MERANGIN – Heboh dalam pemberitaan belakangan terkait Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Merangin, Abdul Somat BE yang kedapatan ikut mengantri membeli gas elpiji 3 kg subsidi saat operasi pasar.
Itu salah satu kritikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangko dalam aksi demonstrasinya di kantor DKUKMPP, Kamis lalu (30/8).
Terbaru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin menggelar rapat bersama pangkalan, agen, dan HMI cabang Bangko dalam rangka Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan Distribusi dan Harga Gas Elpiji 3 Kg, Kamis (6/9).
Menariknya dalam sambutan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kabupaten Merangin menyinggung Sekdin PUPR Merangin tidak punya malu karena ikut membeli gas elpiji 3 Kg itu.
“Kemaren ada Sekdin PUPR kedapatan ikut mengantri membeli gas elpiji saat operasi pasar, apa tidak punya malu,” kata Junaidi yang tak lain Kadis DKUKMPP Merangin.
Padahal Pemerintah Daerah telah mengeluarkan surat edaran agar Pegawai Negeri Sipil (PNS), Restoran, dan Rumah Makan tidak menggunakan gas elpiji 3 Kg subsidi.
“Bahkan Pemda juga sudah mengeluarkan surat edaran ke Camat-camat di seluruh Kabupaten Merangin agar bersama-sama melakukan pengawasan yang melibatkan Kades dan Ketua RT. Jika ditemukan ada pelanggaran segera laporkan,” kata Junaidi.
(Cra)