3 Mantan Anggota DPRD Jambi Akan Jalani Sidang Soal Korupsi RAPBD

BERITA JAMBI – Tiga mantan anggota DPRD Provinsi jambi akan menjalani sidang terkait korupsi RAPBD di Pengadilan Tinggi Jambi.

Diketahui, ketiga nama mantan anggota DPRD Jambi tersebut adalah Tadjudin Hasan, Cekman, dan Parlagutan Nasution. Akan menjalani sidang soal korupi RAPBD Provinsi Jambi. Hal ini diketahui, setelah tim jaksa KPK melimpahkan berkas ketiganya ke Pengadilan Negeri Jambi.

Melansir dari sindoNews.com, Tadjudin, Cekman, dan Parlgutan merupakan tersangka kasus suap terhadap anggota DPRD Jambi  terkait Korupsi pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Baca Juga : Korupsi Dana Bencana Alam, Jaksa Tuntut Terdakwa 6 Tahun Penjara

“Selasa (10/11/2020) Tim Jaksa KPK melimpahkan berkas perkara Terdakwa Cekman, Parlagutan Nasution, dan Tadjuddin Hasan ke PN Tipikor Jambi.” Ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya. Rabu (11/11/2020).

Penahanan Sementara di Rutan KPK

Ali mengungkapkan, penahanan para Terdakwa selanjutnya menjadi kewenangan Majelis Hakim dan untuk tempat penahanan para Terdakwa masih dititipkan sementara di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur.

“JPU kemudian akan menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ungkapnya.

Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan, yakni Kesatu : Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau Kedua : Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan pengembangan fakta persidangan dari kasus yang menjerat Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola. KPK menduga para Pimpinan DPRD Jambi tersebut meminta uang ‘ketok palu’. Menagih uang ‘ketok palu’. Melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut dan menerima uang dalam kisaran Rp100 juta hingga Rp600 juta per orang.

Sedangkan, para unsur Pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD Jambi. Diduga menerima uang jatah fraksi sekitar Rp400 juta hingga Rp700 juta. Tak hanya itu, Pimpinan Fraksi dan Ketua Komisi juga menerima jatah perorangan sebesar Rp100 juta, Rp140 juta, dan Rp200 juta.

Para anggota DPRD Jambi diduga menerima uang kisaran Rp100 juta dan Rp200 juta per orang. Total dugaan pemberian uang ‘ketok palu’ untuk pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah Rp16,34 miliar.

Sumber : SindoNews.com

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube