JAMBI – Menatap Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, melalui pencanangan Ekonomi kreatif lewat pertanian berkelanjutan di tingkat masyarakat, dinilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi tidak terealisasikan dengan baik.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Rudiansyah usai menggelar kegiatan Potret Lingkungan Hidup Jambi 2019, bersama sejumlah media di Rain Coffe dan Eastery Pall V Jambi, Kamis (09/01/2020).
Rudiansyah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memiliki orientasi perencanaan pembangunan industri skala besar, untuk meningkatkan perekonomian daerah. Akan tetapi disayangkan, banyak potensi dari masyarakat yang kurang diperhatikan.
“Kan kita liat orientasi Pemerintah itu selalu dalam perencanaan pembangunannya itu, industri skala besar itu salah satu pendapatan untuk meningkatkan perekonomian.” Katanya.
Padahal di Provinsi Jambi sendiri, Ia menambahkan berapa banyak masyarakat yang punya potensi disektor pertanian, namun tidak diperhatikan dengan jelas oleh pemerintah.
“Misalnya saya contohkan adalah, Jambi paling banyak Perkebunan karet. Tetapi harga karet itu tidak pernah diperlihatkan oleh pemerintah.” Tambahnya.
Kalau pun ada, Rudi mengatakan bahwa pemerintah lebih cendrung menunggu gejolak dulu di level masyarakat, maupun ekonomi secara meningkatkan. Baru melakukan berbagai gubrakan-gubrakan semacam aksi nyata untuk menanggulanginya.
“Tetapi dalam mengantisipasi agar bagaimana sektor karet ini bisa stabil, itu tidak dilakukan secara baik oleh Pemprov Jambi. Menurut kita seperti itu,” ujarnya.
Itu dari sisi potensi karet. Lalu bagaimana dengan bidang kopi dan lainnya di Provinsi Jambi sendiri ?
Rudiansyah menyebut, seharusnya hal yang demikian harus ada, dan didukung oleh pemerintah. Walaupun di sisi lain, banyak juga dilakukan pendampingan dari organisasi masyarakat dan sebagainya.
“Tapi yang bertanggung jawab itu juga harus Pemerintah.” Jelasnya.
Dengan demikian, Direktur WALHI Jambi itu melihat bahwa program kerja yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jambi, itu hanyalah selogan belaka dan tidak dapat direalisasikan ditengah masyarakat.
“Karena paradigma atau pandangan dan pemikiran yang dilakukan oleh pemerintah itu, tidak sampai ke dalam konteks itu sebenarnya.” Imbuhnya. (Nrs)