MERANGIN – Viral video cekcok warga dan pengurus UUO Desa Langling. Diduga, keributan dipicu transparansi dana kompensasi PT KDA dan Koperasi Tiga Serumpun.
Video cekcok warga dan UUO berdurasi 1 menit 39 detik itu terlihat ketegangan antara warga dan pengurus UUO Desa Langling. Keributan bermula, saat warga penerima kompensasi mempertanyakan penerimaan pada pengurus.
Pasalnya, pembagian dana kompensasi 30 persen hasil TBS dari PT KDA kepada masyarakat yang berlangsung di Angso Duo Desa Langling itu, tak transparan.
Informasi yang dihimpun, warga gerah dengan pembagian yang jumlah penerimaan meningkat, tapi dibagikan malah dengan jumlah yang sama.
Malik, warga Desa Langling yang juga sebagai pemilik lahan bersama warga lain lantas mempertanyakan hal itu.
“Dana yang diterima pada tahun 2024 tidaklah pantas, tidak sesuai dengan yang ada dikeluarkan. Karena dana tersebut masih tersisa berkisar Rp 47 juta sementara laporan pertanggungjawaban keuangan dananya sudah habis,” kata Malik.
Sorotan juga disebut soal peruntukan dana tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan dan tidak tepat kegunaannya.
Diantaranya kegunaan dana tersebut yang tidak pantas :
1. Biaya administrasi, Rapat dan transportasi Rp. 36.050.000
2. Pengurus UUO Rp. 30.500.000
3. Dana tak terduga Rp. 10.422.280
Namun saat warga mempertanyakan hal tersebut, disambut dengan kemarahan oleh pengurus UUO. Ketegangan tersebut menyulut keributan hingga pemukulan.
“Saya rasa tidak ada salahnya saya bertanya,” ucap Malik.
Baca Juga : Raih Penghargaan, PT KDA Kerap Bermasalah Dengan Limbah
UUO Desa Langling sendiri menerima dana 30 persen hasil TBS dari PT KDA Kabupaten Merangin pada tanggal 5 Juni 2024 berjumlah RP. 382.222.280, dan kemarin pada tanggal 26 Maret 2025 UUO Desa Langling kembali menerima dana 30 persen berjumlah Rp. 411.110.00
“Jadi saya minta kepada masyarakat Langling untuk secara bersama memantau dana tersebut begitu juga dengan PT KDA dan Koperasi Tiga Serumpun, jika dana ini untuk masyarakat ya bagikanlah ke masyarakat. Jangan habis tanpa ada laporannya ke masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya tranparansi pengurus, warga juga meminta pergantian pengurus yang dinilai bak dinasti.