JAKARTA – Guna mensinkronkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr. Drs H.Fachrori Umar, M.Hum bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi, Dra.Luthfiah dan Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Jambi, Hj. Rahima Fachrori menemui Menteri PPPA Republik Indonesia Prof. Yohana Susana Yembise di Ruang Meeting Lantai 10 Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Kamis (9/8/18).
Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming/PUG) tercantum dalam Beijing Platform of Action pada tahun 1995 ditujukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.
Agenda yang dibawa oleh Pemerintah dan BKOW Provinsi dalam audiensi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fachrori mengemukakan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimulai dari rumah tangga, maka rumah tanggga harus memiliki kesadaran untuk melaksanakannya, dan pemerintah beserta stakeholder terkait memiliki tanggung jawab untuk mendorong pemberdayaan PPA
Selain masalah gender juga ada yang menjadi perhatian utama terkait perlindungan bagi anak yang menurut Fachrori, menegaskan dirinya bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak untuk dapat tumbuh kembang secara baik yang tidak mengalami kekerasan fisik, mental maupun terhindar dari kejahatan seksual. “Kita berkeinginan launching KLA diusahakan 29 Agustus 2018 saat Menteri PPPA ke Jambi melihat kondisi permasalahan anak perempuan dan laki-laki,” kata Fachrori.
Program PPPA dimulai dari rumah tangga dengan harapan semakin memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Beberapa kejadian kekerasan terhadap anak dapat semakin berkurang untuk semua wilayah di Indonesia, kita sangat mendukung program ini karena sebagai Plt. GubernurJambi punya tanggung-jawab supaya Jambi lebih baik lagi,” harap Fachrori.
Menteri PPPA mengapresiasi kedatangan Fachrori bersama Dinas PPPA Provinsi, Bappeda, Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi. “Kedatangan Plt. Gubernur Jambi menunjukkan komitmen terkait pembangunan perempuan, isu menarik Indonesia fokus family dan anak-anak, memberdayakan perempuan dibidang ekonomi, proteksi perempuan dan anak, dan saat ini menjadi perhatian terkait angka perceraian terjadi semakin tinggi di Indonesia, perempuan tidak mendapat hak-hak dan ditelantarkan yang dampaknya bisa ke anak,” katanya.
Yohana mengakui belum pernah mengunjungi Jambi dan menyatakan sikap tertarik untuk melakukan kunjungan kerja. “Akan melakukan pertemuan dengan Suku Anak Dalam di Muara Bulian, anak berkebutuhan khusus perlu bantuan terkait kebutuhannya, dan ini pertemuan bersama Plt. Gubernur Jambi agak khusus dalam rangka persiapan kunjungan kerja, belum pernah mengunjungi Provinsi Jambi,” ujarnya.
Yohana Yambise menyampaikan beberapa hal kedepan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Saya akan lakukan di Provinsi Jambi sesuai kebijakan pusat yang dapat kami sinergikan dengan program kegiatan di Pemerintah Provinsi Jambi,” ungkapnya.
Menteri PPPA mengharapkan ada beberapa program prioritas dapat dilakukan dan yang paling penting mengenai launching bersama Kabupaten Kota Layak Anak (KLA),”Jika bisa terwujud baru dikatakan Provinsi Jambi betul-betul layak anak,” tegasnya
Ia mengakui masih banyak kasus yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan juga menjadi perhatian Kementerian PPPA untuk dapat diselesaikan dengan baik. “Kami di kementerian tetap melakukan pendampingan agar bisa menemukan semua jenis kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, apakah itu kekerasan fisik, psikis, seksual termasuk penelantaran terhadap kaum perempuan,” jelasnya. (Hmsprov)