BERITA JAMBI – Berlaku sejak Maret 2021, kebijakan DP 0 persen mendapat berbagai perhatian. Kebijakan itu di sorot pengamat publik, justru akan menimbulkan masalah
Berita Baru:
- MEMAHAMI UNION BUSTING: HAK BERSERIKAT ADALAH HAK FUNDAMENTAL PEKERJA
- Dilema Penegakan Hukum Karhutla: Antara “Kasihan Rakyat Kecil”, “Segera Hukum Perusahaan”, dan Tanggung Jawab Negara
- Buka HLM TP2DD 2026, Gubernur Al Haris Dorong Candi Muaro Jambi Jadi Magnet Investasi dan Penggerak Ekonomi
- ASAP SEBAGAI PELANGGARAN HAM DALAM KACAMATA SOSIOLOGI HUKUM
- Tiga Bulan Penuhi Asupan Gizi, PTPN IV Regional IV Perkuat Percepatan Penurunan Stunting di Tebo