MERANGIN – Pemuda Pancasila Merangin dan berbagai elemen masyarakat aksi stop angkutan batu bara, mendapatkan dukungan luas. Tak terkecuali Izhar Majid, dewan Provinsi itu minta tutup batu bara.
Aksi yang berlangsung pada Senin (2/2/2026) itu sudah mendapat dukungan dari anggota DPRD Merangin dan Provinsi Jambi. Mereka menilai aktivitas angkutan batu bara lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaat ekonomi.
Anggota DPRD Provinsi Jambi, Izhar Majid menegaskan pemerintah daerah seharusnya berani mengambil sikap tegas dengan menutup sementara aktivitas angkutan batu bara. Hal ini mengingat dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan di jalan lintas Sumatera khususnya di Merangin.
“Kalau memang tidak berdampak signifikan bagi ekonomi masyarakat Jambi, sebaiknya batu bara ini ditutup sementara. Karena faktanya sudah banyak masalah sosial dan korban jiwa akibat angkutan batu bara di jalan nasional,” kata Izhar.
Ketua DPD NasDem Merangin itu menyoroti kondisi jalan lintas Sumatera yang dipenuhi truk batu bara. Bahkan terkadang, beroperasi sebelum waktunya seperti sore menjelang malam.
Larangan Sumsel Ancam Jambi
Sebaliknya Ia mewanti larangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap angkutan batu bara di jalan nasional, akan berdampak ke Jambi. Tegasnya, ini berpotensi memperparah kondisi lalu lintas di Jambi.
“Kalau Sumsel sudah melarang, otomatis batu bara Jambi akan lari ke Pelabuhan Talang Duku dan Sumatera Barat. Ini akan semakin merayap dan memperparah kemacetan di Jambi,” ujarnya.
Montok, sapaan Izhar Majid memperkirakan waktu tempuh dari Merangin menuju Kota Jambi yang biasanya hanya 4 hingga 6 jam bisa meningkat drastis. Ia memperkirakan, jarak tempuh molor hingga 10 sampai 15 jam jika kondisi ini terus dibiarkan.
“Ini jelas mengganggu kepentingan umum. Orang mau bekerja, rapat, bahkan kondisi darurat seperti ambulans akan terhambat. Sudah banyak orang sakit dan korban meninggal akibat angkutan batu bara,” tegasnya.
Baca Juga : Geger 2 Bocah Tabrak Angkutan Batubara di Merangin, Ini Kronologinya
Maret 2023 lalu, horor jalan akibat angkutan batu bara di Jambi menggemparkan nasional. Horor 22 jam terkurung di jalan, menimbulkan kemarahan publik hingga memuncak aksi demo di kantor Gubernur Jambi pada 22 Januari 2024.
Baca Juga : Demo Batubara Rusuh, Ini Kerusakan Kantor Gubernur Jambi
Ia juga mengkritik janji pemerintah terkait pembangunan jalan khusus batu bara yang dinilai tidak kunjung terealisasi.
“Jangan lagi masyarakat di-PHP. Janji 2024, 2025, 2026 jalan batu bara selesai, tapi faktanya sampai hari ini masih pakai jalan nasional. Jalan khusus itu hampir tidak ada,” katanya.
Tutup Sementara
Izhar menegaskan penutupan yang dimaksud bukan untuk mematikan mata pencaharian masyarakat.
Baca Juga : Warganet Jambi Serbu IG ESDM, Menteri Diajak Cobain Kemacetan Batubara
“Batu bara ini kita tutup sementara saja. Setelah jalan khusus selesai, silakan beroperasi kembali. Kita tidak mau menghentikan rezeki kawan-kawan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung alasan klasik kewenangan pusat yang kerap digunakan pemerintah daerah.
“Kalau alasannya kewenangan pusat, kan pemerintah daerah perwakilan pusat. Kenapa Sumsel bisa melarang, tapi kita tidak bisa?” tandasnya.
Baca Juga : STOP Angkutan Batu Bara, Pemuda Pancasila Merangin Gelar Aksi Protes
Terkait kontribusi batu bara terhadap pendapatan daerah, Izhar mengakui ada pemasukan bagi pemerintah. Namun, menurutnya kontribusi tersebut tidak sebanding dengan kerusakan jalan dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap aksi yang akan digelar Pemuda Pancasila dan elemen masyarakat. Meski berhalangan hadir karena agenda reses DPRD di Jangkat Timur, Izhar menyatakan siap menyusul jika memungkinkan.
“Kalau bisa cepat, saya akan hadir. Ini demi kepentingan masyarakat Jambi,” pungkasnya.