MERANGIN – Bupati Merangin, Al Haris diminta mengambil sikap terkait surat yang dilayangkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin pada Selasa (17/12) lalu. Aktivis muda Merangin, turut menyoroti soal direktur.
Sebagaimana dalam pemberitaan sebelumnya, salah satu bunyi surat Komisi II tersebut meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin untuk mengevaluasi secara keseluruhan struktur di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kolonel Abundjani Bangko.
Baca Juga: Minta Direktur RSD Kol. Abundjani Dievaluasi, Komisi II Kirim Surat ke Bupati
“Bupati harus mengambil sikap dengan sesegera mungkin mengevaluasi kinerja buruk Direktur RSD Kolonel Abundjani Bangko,” kata Peri Andeswan, mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Pelajar Merangin (HMPM) kepada Dinamika Jambi, Jumat (27/12).
Baca Juga: Komisi II Minta Direktur RSD Kol. Abundjani Dievaluasi, PEKAT-IB: Bupati Harus Mengabulkan
Apalagi, lanjutnya, visi misi Bupati Merangin adalah ingin menjadikan RSD Kolonel Abundjani Bangko menjadi rumah sakit daerah terbaik se-Provinsi Jambi. Menjadi rumah sakit rujukan bagi warga kabupaten tetangga.
Baca Juga: Komisi II: Direktur RSD Kol. Abundjani Bangko Harus Mengakui Kesalahan
Baca Juga: Komisi II Akan Rapat Internal Bahas Polemik RSD Kol. Abundjani Bangko
“Kalau melihat anak buah ada yang bermasalah, bupati jangan diam saja. Tunjukkan keseriusan untuk menuntaskan permasalahan. Ini diperlukan agar ada kepastian dan ketegasan,” terangnya.
Baca Juga: Polemik RSD Kol. Abundjani, Yani Angkat Suara
Jangan sampai, kata aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini, nantinya menjadi isu liar. Bupati disebut tidak berani menindak tegas Direktur RSD Kolonel Abundjani karena ada kepentingan politik. “Apalagi kabarnya, saat ini bupati mau nyalon gubernur,” pungkasnya.
Sementara itu hingga berita ini dirilis, Direktur RSD Kolonel Abundjani Bangko, Berman Saragih dan Bupati Merangin, Al Haris belum berhasil dikonfirmasi soal direktur tersebut. (rdc)