TANJABBAR – Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), menghimbau kepada seluruh pejabat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2019 di Kabupaten Tanjungjabung Barat untuk bersikap netral.
Himbauan ini tertuang dalam surat Nomor 141/848/PD/PMD/2019, dalam surat itu ditulis Sehubungan dengan Pilkades serentak di Kabupaten Tanjabbar 2019, diminta kepada seluruh Pejabat Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pilkades dan Perangkat Desa yang Desanya melaksanakan Pilkades serentak tahun 2019 untuk bersikap Netral.
Kadis PMD H. Mulyadi melalui Kasi Fasilitasi Aparatur Desa, Rima mengatakan, panitia yang terbukti tidak netral harus dilaporkan dan akan dikenakan sangsi tegas hingga pemberhentian.
“Semua ada aturannya, Perbupnya. Bisa diberhentikan apabila melanggar tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perbub ini,” katanya menuturkan poin C Pasal 3 ayat 3 Perbub Nomor 5 Tahun 2015 tersebut
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjabbar H. Agus Sanusi juga meminta kepada seluruh panitia pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 56 Desa pada Oktober 2019 mendatang, untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya.
Diungkapkannya, Kondusifitas wilayah menjadi perhatian khusus dari jajaran Pemkab Tanjabbar mengingat dalam setiap pelaksanaan Pilkades sangat berpotensi terjadinya gesekan antar warga.
Oleh karenanya, kata Sekda,
netralitas panitia penyelenggara Pilkades harus tetap dijaga.
“Saya meminta kepada panitia Pilkades untuk netral. Panitia harus fair, adil dan tidak memihak,” pesannya.
Selain itu, Ia juga sangat berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat menciptakan situasi kondusif di wilayah masing-masing. Pihaknya tidak menginginkan pelaksanaan Pilkades diciderai oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
“Saya berpesan, siapapun nantinya yang terpilih, memang itulah yang dipilih oleh masyarakat.Yang menang jangan sombong, yang kalah jangan marah,” tukasnya.
(hry)