Mobil Dinas dan Warisan Ingatan yang pendek, (100 Hari)
TAHUN 2021, saat pandemi baru reda dan ekonomi masih megap-megap, sekelompok mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berdiri di depan gedung DPRD Merangin. Mereka tidak membawa ancaman revolusi, hanya membawa akal sehat: tolong, tunda dulu pembelian mobil dinas. Rakyat masih sibuk cari kerja, bukan cari pelat merah.
Ya, sesederhana itu harapan mereka waktu itu.
Ajaibnya, waktu itu nalar sempat menang. Mobil yang sudah dianggarkan sejak zaman purba APBD itu, akhirnya tidak jadi dibeli. Ada harapan bahwa di antara tumpukan dokumen dan renyahnya rapat paripurna, masih ada yang ingat bahwa rakyat bukan sekadar data statistik.
Tapi ya, kita tahu, ingatan publik sering kalah dari lobi dan leasing.
Tiga tahun berselang, isu yang sama kembali berseliweran. Bukan dari mimbar mahasiswa, melainkan dari layar ponsel. Percakapan para petinggi bocor ke media sosial: “soal mobil dinas yang katanya sudah lama disiapkan”. Sudah lama dinanti. Sudah lama… ngiler? Yah, kalau sudah kepengin, kadang akal bisa dibengkokkan.
Padahal, dari pusat hingga ke daerah, semua sedang menyanyikan lagu yang sama: efisiensi, efisiensi, efisiensi. Belanja harus dikaji ulang, anggaran harus disisir, yang tidak penting disetop. Tapi agaknya, mobil dinas tidak termasuk dalam daftar yang perlu diefisiensikan. Barangkali karena efisiensi hanya berlaku bagi yang tidak punya sopir.
Mungkin bagi mereka, mobil bukan barang mewah, melainkan kebutuhan darurat. Jalan boleh bolong, puskesmas boleh tanpa obat, sekolah boleh bocor asal mobil pejabat tetap baru. Karena tak elok rasanya turun ke rakyat dengan kendaraan lama nanti disangka tidak berwibawa. Penampilan tetap nomor satu, meski pelayanan ke entah ke berapa.
Lalu efisiensi itu sebenarnya untuk siapa? Untuk rakyat yang antre BPJS? Untuk anak-anak yang sekolah di ruang kelas setengah runtuh? Atau hanya untuk menghentikan belanja yang tak menyentuh kenyamanan penguasa? Yaa… kita sama-sama tahu jawabannya.
Soal jalan rusak tak pernah heboh. Mungkin karena jalan tidak bisa unggah status. Lubang-lubang aspal tak pernah trending. Tapi mobil dinas selalu bisa dibungkus dengan retorika mulia: untuk meningkatkan pelayanan publik. Meski yang lebih sering dilayani adalah gengsi dan protokol kehormatan. Tapi sudahlah, namanya juga retorika.
Masalahnya bukan hanya mobil. Tapi cara berpikir yang terlalu nyaman di kursi empuk: bahwa APBD lebih cepat sampai ke showroom daripada ke kampung. Bahwa kritik dianggap nyinyir, sementara pemborosan dikemas sebagai kebutuhan dinas. Yang penting bukan apa yang dibeli, tapi siapa yang merasa pantas.
Mahasiswa yang dulu berdiri membawa poster kini mungkin sudah tamat kuliah. Suara mereka perlahan tenggelam dalam bisingnya sirine kendaraan baru. Sementara kita yang masih di jalanan bolong itu diminta bersabar. Lagi !!. Sabar, katanya. Tapi sabar ada batasnya, kan?
Maka mari kita ulang pertanyaannya: berapa kali mobil dinas harus dibeli sebelum jalan menuju akal sehat kembali dibuka? Terserah. Asal jangan lupa bayar pajak.
Penulis :
Ali Prawinata, S.H., M.H.