JAMBI – Pemilu serentak 2019 merupakan proses pelaksanaan pemilu dengan 5 surat suara yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pemilihan umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.
Keserentakan pada pemilu 2019 tentu akan menemukan banyak permasalahan serta kerawanan yang kemudian berdampak pada kualitas proses dan hasil pemilu 2019.
Tantangan dasar pemilu 2019 tidak hanya terletak pada proses tahapan, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat mengenal peserta pemilu (calon DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden) yang diusung oleh partai politik. Mengingat banyaknya jumlah calon yang tersebar di 80 Dapil untuk DPR, 272 dapil untuk DPRD tingkat provinsi, sementara jumlah dapil untuk DPRD Kab/Kota berjumlah 2.206 dapil di seluruh Indonesia. Sehingga, proses pemantauan menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi Pemilu 2019.
Untuk itu, selain Badko HMI ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk ikut sertaannya dalam proses pemantauan pemilu 2019 nanti, guna untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang terjadi nantinya.
Hal ini disampaikan oleh Badko HMI Cabang Jambi, Iin Habibi saat dikonfirmasi Dinamikajambi.com melalui selulernya, Senin (11/2/19).
Iin mengatakan bahwa pemantauan pemilu Badko HMI Jambi merupakan bentuk partisipasi mahasiswa dalam pemilu. Aktivitas pemantauan pada prinsipnya merupakan kegiatan memantau tahapan proses pelaksanaan pemilu dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi pelaksanaan pemilu.
“Lembaga pemantau menjadi salah satu pilar dalam pengawalan proses pelaksanaan pemilu. Pemantauan pemilu oleh masyarakat sipil menjadi sebuah tradisi penting dalam menciptakan iklim pemilu yang jurdil dan demokratis.” ujarnya.
Selain itu, semangat Kader HMI melakukan pemantauan merupakan upaya penghormatan terhadap hak-hak pemilih, serta memastikan kedaulatan pemilih dan kualitas pemilu menjadi perhatian dan fokus pemantauan.
“Hak terdaftar sebagai pemilih, hak menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan pilihan, hak memilih tanpa intimidasi hak memperoleh informasi tahapan pemilu, dan hak memantau serta hak melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu.” tambahnya lagi.
Untuk jumlah peserta anggota yang terdaftar dalam pemantauan nanti, saat ini sudah 177 orang yang diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Jambi. Namun diharapkan juga nanti, jumlah ini bisa ditambah lagi dengan target minimal sebanyak 1000 orang kader HMI.
“Data yang kita serahkan ada 177 orang di tahap awal, target di akhir Februari 1000 Kader HMI telah kita daftarkan.” imbuhnya.
Iin juga mengatakan, bahwa dalam proses ini nanti, semua proses akan dipantau. Mulai dari partai, caleg, dan seluruh peserta yang tergabung dalam data pemilih, sehingga nantinya diharapkan pemilu ini berjalan dengan adil, demokrasi dan damai tanpa adanya kecurangan.
Mengenai banyaknya desa di setiap Kabupaten yang mungkin sulit untuk dijangkau? Badko HMI itu mengatakan hal itu bisa diatasi, karena menurutnya kebanyakan dari kader HMI tinggal di desa.
“Jadi nanti sebelum pemilihan, semua kader kami akan terjun langsung ke desamya untuk memantaunya. InsyaAlla bisa kami satu persatu bisa kami pantau.” jelasnya.
Dirinya berharap, nanti dalam proses pemantauan ini bisa dilakukan semaksimal mungkin, karena mengingat nanti mereka juga akan diberi kartu identitas di saat hari pemilihan. Sehingga, bisa langsung hadir di masing-masing TPS Kabupaten/Kota se-Provunsi Jambi.
Untuk diketahui, semua biaya operasional dalam proses pemantauan ini, akan menjadi tanggung jawab HMI pusat. (Nrs)