JAMBI – Rapat dengar pendapat (Hearing) disetiap Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah usai. Pro dan kontra pun terjadi terkait hasil Hearing yang digelar beberapa waktu lalu bersama para OPD lingkup Pemprov Jambi tersebut.
Salah satunya penundaan pembangunan jembatan layang (Fly Over). Hasil rapat Komisi III bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi tersebut sontak menjadi sorotan publik Jambi.
Pasalnya wacana Pemprov Jambi untuk membangun jembatan senilai Rp 198 Milyar pada 2020 mendatang tidak mendapat restu oleh Dewan Provinsi khususnya Komisi III.
Tetapi hasil Komisi III tersebut belumlah final, bahkan Pemerintah Provinsi Jambi tetap berkeyakinan hasil putusan banggar tetap mendukung pembangunan Fly Over
“Tidak mungkin dibatalkan dewan, saya yakin itu.Tiap penyusunan APBD tiap tahun selalu begitu, jadi KUPPAS telah ditetapkan dewan akan menjadi rujukan walaupun sementara ya. Rujukan bagi dewan untuk tidak boleh keluar dari koridor itu,” ungkap Asisten III Setda Provinsi Jambi Sudirman saat mendampingi Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam acara Temu Muka Penggalang Garuda di Bumi Perkemahan Pusdiklatcab Kota Jambi, Minggu malam (09/11/2019).
Menurut Sudirman, perencanaan pembangunan ini telah disahkan dan telah masuk dalam RPJMD Provinsi Jambi 2020 mendatang.
“Tidak boleh ada program baru misalnya memasukan pokir dewan. Itu tidak bisa karena pertama karena semua pekerjaan telah disahkan dalam RPJMD, sesuai dengan koridor kalau lewat dari tanggal itu tak bisa lagi masuk , ibaratkan diluar terminal la,” papar Sudirman.
Apakah pembangunan Fly Over ada kaitannya dengan tahun politik? “Tidak jugalah Kita tidak sejauh itu, jadi murni tindak lanjut dari zaman nya HBA dan pak Zumi Zola,” jawabnya.
Ditegaskan Sudirman, pembangunan Fly Over tidak akan kembali tertunda seperti tahun tahun sebelumnya dan kaitannya dengan Pilkada 2020 mendatang.
“Sebelumnya kan konsentrasi nya di pembangunan Sabak, ini tak ada kaitannya Dengan politik politik,” tegas Sudirman.
(Wandi)