MERANGIN – Usai hearing pada Selasa (24/5/2022, dewan sedianya terjadwal hearing kembali Rabu (25/5/2022). Namun Dinas PUPR Merangin tak hadir, dewan turun sidak
Pantauan awak media, pimpinan DPRD Merangin dan komisi terlihat sudah hadir di gedung wakil rakyat itu dari pagi. Namun hingga pukul 13.00 Wib, DPUPR tak terlihat hadir.
Sebagai informasi, dewan menunggu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna membahas dana pemeliharaan jalan dan jembatan pada titik tertentu sebesar Rp 2,8 miliar.
Pada hearing awal, DPUPR tak menjelaskan secara rinci alokasi dana tersebut. Dewan pun berang, bahkan sempat memukul meja, meminta untuk hearing kembali sekaligus turun ke jalan.
Namun ternyata, kesempatan yang diberikan dewan malah DPUPR tak hadir. Konon info beredar, DPUPR turun lebih dulu sebelum dewan turun.
Kabar tersebut, membuat dewan bergegas turun pada Rabu (25/5/2022) siang untuk melihat langsung kegiatan dana swakelola tersebut.
Pantauan awak media, Ketua Komisi III DPRD Merangin, Zainal Amri serta Ketua Komisi I, Yuzan berangkat dengan sejumlah dewan. Mulai dari M. Yani, Taufiq, Hasan Jalil, Asy Syahrul, Haryanto dan lainnya turun langsung.
“Hari ini kita tinjau kegiatan pekerjaan jalan. Ada 6 titik yang kita datangi,” ungkap Taufiq.
Politisi PAN ini mengungkapkan kekecewaan, melihat hasil pekerjaan. Ia berharap, OPD terkait bekerja serius.
“Ini uang rakyat, bekerjalah dengan baik,” katanya kecewa.
Desa Keroya – Empang Benao salah satu titik jalan pekerjaan DPUPR, merupakan Dapil Taufiq. Tentunya, Ia mengenali dengan baik pekerjaan itu.
Beberapa titik lain, juga mengecewakan. Dewan berharap, pekerjaan itu agar ditinjau ulang baik progres maupun sasaran.
“Dari 18 titik, kita baru sempat meninjau di 6 lokasi kegiatan. Hasilnya, satu kegiatan perlu untuk ditinjau ulang dan satu kegiatan yang progressnya tidak sesuai dengan laporan. Dilaporan, kegiatan sudah mencapai 40 persen. Nyatanya, mungkin 20 persen saja belum,” ujar Ketua Komisi III Zainal Amri.
Pekerjaan Mendadak
Hal senada juga diutarakan oleh anggota DPRD Merangin asal Dapil III, Taufiq. Ia menyayangkan lemahnya koordinasi antara dinas PUPR dan Pemerintah Desa.
“Inilah akibat dari lemahnya koordinasi. Warga saja tidak tahu itu dana apa. Malah mengira sumbangan dari tauke sawit. Padahal itu dana dari pemerintah yang pekerjaannya wajib diawasi bersama. Selaku wakil rakyat, jelas saya kecewa. Sebab, memperjuangkan anggaran itu tidak mudah. Kalau warga sampai tidak tau, ujung-ujungnya, yang menjadi sasaran ya wakil rakyat (dewan, red). Dinilai tidak becuslah, tidak pedulilah dan umpatan seperti itu pasti diarahkan ke Kami,” ujar Taufiq sembari meminta agar Dinas PUPR segera menyelesaikan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya.
Dilain sisi, Tim DPRD Merangin juga menemukan bahwa Dinas PUPR menyewa alat berat dari pihak ketiga.
“Kita kan punya alat berat, kenapa harus menyewa dari pihak ketiga. Ini kegiatan swakelola lo. Dengan menyewa alat berat, tentu biayanya bisa lebih besar. Tujuan swakelola itu kan supaya bisa dikerjakan sendiri oleh instansi agar volume pekerjaan bisa lebih banyak dan lebih efisien jika dibandingkan dengan dikerjakan oleh pihak ketiga,” tutur M. Yani.
“Ini baru 6 kegiatan yang kita cek. masih ada 12 kegiatan lagi dan nanti akan kita bahas Kembali di Gedung DPR,” tambahnya.