JAMBI – Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi sebut, dana APBD harusnya digunakan sesuai target. Bukan hanya untuk pencitraan di media saja.
Hal ini disampaikan Musharudin selaku anggota DPRD Provinsi Jambi dalam Paripurna, yang digelar pada Senin (14/09/2020).
Sebelumnya diketahui, rapat paripurna tersebut yakni penyampaian pandangan umum 9 fraksi di DPRD Provinsi Jambi, terhadap RAPBD perubahan anggaran tahun 2020.
Baca juga : Pemprov Jambi Dinilai Dewan Kurang Perhatikan Tenaga Honorer
Dalam kesempatan itu, Musharudin diamanahkan untuk menyampaikan pandangan umum, dari fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi.
Dirinya mengatakan bahwa secara prinsip, RAPBD tidak semata-mata semangat membagi habis anggaran pada seluruh perangkat daerah.
Namun bilangnya, penyampaian RAPBD lebih dari itu. Pentingnya kebijakan politik anggaran yang diprioritaskan secara utuh, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Dana APBD harusnya digunakan sesuai target, sehingga seluruh komponen dalam APBD benar – benar menjadi stimulus pembangunan. Apalagi, ditengah Pandemi Covid – 19 yang masih belum berakhir, hingga saat ini.” Ujarnya.
Selain itu fraksi PAN juga mengapresiasi upaya pengembalian dana penanggulangan Covid–19 pada OPD–OPD, melalui alokasi pemulihan ekonomi nasional.
“Fraksi kami berharap agar dana yang dikembalikan tersebut, benar – benar dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan mampu terserap secara maksimal.” Jelasnya.
Karena menurutnya akan menjadi ironis, jika ditengah keterbatasan anggaran pada masing – masing OPD, justru masih terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2020.
Soal Penanganan Covid-19
Terlepas dari itu, ia menyinggung terkait realisasi penggunaan dana anggaran recofushing Covid–19, yang dinilai tidak tepat sasaran.
Sebagaimana disampaikan, realisasi anggaran untuk penanganan Covid – 19 tersebut, hanya sebagai formalitas belaka.
Padahal kenyataan di lapangan, apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah posko pemeriksaan di perbatasan.
“Kami fraksi PAN berharap dana dikembalikan tersebut digunakan secara maksimal untuk pemulihan ekonomi, jangan hanya untuk pencitraan di media saja.” imbuhnya.
Bilangnya, di lapangan ia melihat posko perbatasan yang diperuntukkan untuk pencegahan penyebaran Covid–19, hanya pajangan belaka.
“Saya kadang pergi melewati perbatasan ke provinsi tetangga,kalau di media bukan main di perbatasan itu dibilang ada pemeriksaan. Akan tetapi di lapangan tidak ada pengecekan, hanya tenda saja yang ada.” bebernya.
Begitu pun saat dirinya pergi ke jakarta, tidak ada penerapan protokol kesehatan yang maksimal. Bahkan tidak ada pengawalan, terhadap masyarakat.
Lihat juga video : Klik Disini
“Hanya disemprot saja,itupun tidak di kawal. Bagaimana kita mau memutuskan mata rantai Covid ini,” tegasnya.
Untuk itu ia minta kepada Pemerintah Provinsi Jambi, untuk tunjukkan konsistenitas dalam penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi tersebut. (Tr04)