MERANGIN – Nakes Merangin 7 bulan tak gajian, Bupati Syukur kabur hindari wartawan usai rapat paripurna di DPRD Merangin, Senin (27/7/2026). Nasib pekerja kesehatan itu makin tak jelas.
Tenaga Kesehatan (Nakes) PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) Paruh Waktu (PW) Tenaga Kerja Daerah (TKD) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) resah. Hingga akhir Juli 2026 gaji tersendat dan insentif 7 bulan tak keluar.
Bukannya menjawab persoalan ini, Bupati Merangin, Muhamad Syukur asal jawab dan berupaya menghindari wartawan di DPRD Merangin.
“Nanti kita yang ngisi,” katanya berdalih menjawab wartawan.
Dengan langkah semakin cepat, Syukur berlalu menuju tangga bawah, tempat parkir utama.
Sikap Mengecewakan
Sikap tersebut dinilai mengecewakan. Di saat ratusan tenaga kesehatan menanti kepastian atas hak mereka, publik justru berharap kepala daerah hadir memberikan penjelasan, solusi, dan kepastian, bukan menghindari pertanyaan.
Sebagai pemimpin daerah, Bupati seharusnya menjadi pihak pertama yang menjawab keresahan masyarakat, terutama menyangkut nasib tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan meski hak mereka belum dipenuhi selama berbulan-bulan.
Bukannya mendapatkan kenaikan gaji, insentif atau tambahan kesejahteraan, para nakes malah gigit jari.
Baca Juga : Bertele-tele, Ratusan PPPK Nakes di Merangin Ancam Demo?
Baca Juga : Mogok Kerja di RSUD Kolonel Abundjani, Izhar Majid : Jangan Sampai Melebar
Penjelasan yang terbuka dan sikap bertanggung jawab menjadi bagian penting dari kepemimpinan, terlebih ketika persoalan menyangkut kesejahteraan aparatur dan pelayanan publik.
Hingga akhir Juli 2026, para Nakes PPPK PW TKD, dan TKS mengaku belum menerima gaji maupun insentif selama tujuh bulan. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian dan merealisasikan pembayaran hak yang selama ini tertunda.