BERITA JAMBI – Baru-baru ini dikabarkan bahwa pemerintah pusat enggan membangun jalan Nasional di Provinsi Jambi, lantaran kerusakan tersebut diakibatkan oleh angkutan batu bara yang melintas dengan berat yang berlebihan. Gubernur Jambi, Al Haris pun akan temui presiden Joko Widodo terkait hal itu.
Hal tersebut di sampaikan Al Haris, saat ditemui Dinamikajambi.com usai acara serah Terima jabatan kepada Bank Indonesia yang digelar di Ballroom Swiss-belhotel Jambi pada Kamis (26/01/2023) malam tadi sekitar pukul 21.55 Wib di lokasi.
Baca juga : Viral Pemerintah Tak Akan Bangun Jalan Nasional di Jambi
Al Haris, tampaknya tidak menyerah begitu saja dengan keputusan pemerintah pusat yang saat ini mengurungkan niat untuk tidak membangun jalan nasional di Provinsi Jambi. Ia akan melakukan upaya dan berharap bantuan anggaran pembangunan jalan nasional di Jambi dapat diberikan oleh pemerintah pusat.
Bupati Merangin dua periode akan memilih jalan pintas yakni dengan mencoba untuk menemui Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Ia berharap, nanti jalan nasional di Provinsi Jambi tetap dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat.
“Ya saya masih berharap, saya juga akan menghadap bapak presiden untuk minta bantuan beliau untuk menganggarkan dana untuk pembangunan jalan nasional ini di jambi,” katanya.
Selanjutnya, dalam mengatasi aktivitas batu bara yang saat ini memang menjadi kendaraan yang kerap merusak jalan, akan dilakukan pembuatan jalan khusus untuk angkutan batu bara. Hanya saja perlu proses, agar semuanya dapat berjalan maksimal.
“Selanjutnya soal permintaan komisi V yang tergantung gubernur nya, ya di jambi saat saya di lantik kita sudah mulai mengupayakan jalan khusus untuk batu bara ini. Sekarang sudah ada yang mulai bekerja, yang kemaren ada jalan yang ada jembatan itu sudah mulai bekerja. Yang di Kemingking juga, cuma masalah di amdal nya dulu masih di pusat. Sekarang sudah di kembalikan ke kita, ini nanti akan kita kembalikan,” paparnya.
Petugas di Lapangan Dinilai Tak Serius
Selain itu, yang menjadi kendalanya lagi adalah petugas di lapangan. Dimana menurut gubernur, ketika jalan sudah mulai bagus mereka tidak lagi bekerja, sehingga terjadi kemacetan dan luapan angkutan.
“Intinya kita pemerintah sudah bekerja. Kalau petugas di lapangan serius, saya rasa semuanya akan selesai,” tukasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah pusat tak akan bangun Jalan Nasional di Jambi, akibat kerusakan angkutan batubara. Kebijakan ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI.
Dalam RDP Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, intuk berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri dalam mengatasi masalah kerusakan Jalan Nasional.
Baca juga : Ketum LPKNI Bersurat ke Kapolri Soal Perusahaan Batu Bara di Muaro Jambi?
Kerusakan jalan nasional itu, akibat lalu lintas angkutan pertambangan dan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae sebagaimana termaktub dalam salah satu butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senayan, Jakarta Selasa (24/1/2023).
Sebelumnya juga saat rapat, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Bakrie menyoroti besarnya beban anggaran negara sebesar Rp1,2 triliun untuk membenahi ratusan kilometer jalan rusak di Jambi. Kerusakan akibat dilintasi ribuan angkutan batubara. (Nrs)