BERITA JAMBI – Terkait dengan dengan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, yang melintasi sejumlah wilayah di Jambi. Berikut penjelasan Gubernur Jambi, Al Haris.
Hal ini, dijelaskan Al Haris usai memimpin Rapat Expose Pengadaan Tanah Jalan Tol di Provinsi Jambi, yang berlangsung di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (16/03/2022).
Terdapat 3 ruas yang masuk dalam tahap kedua, yakni ruas Betung—Tempino—Jambi dengan total panjang 169 kilometer dengan nilai investasi Rp.25,2 triliun. Sementara ruas tol Jambi—Rengat yang membentang sepanjang 198 kilometer, dengan nilai Rp.34,19 triliun.
Tak ayal, proses pembangunan tersebut saat ini telah memasuki tahapan ganti rugi pembebasan tanah. Yang mana, usai proses ganti rugi tanah rampung, akan memasuki tahapan pembangunan fisik.
“Proses sosialisasi sudah selesai dilakukan jauh-jauh hari, dan juga dilanjutkan dengan proses peninjauan lokasi. Setelah itu, baru dilakukan proses ganti rugi yang saat ini sedang berjalan, dan sebagian sudah ada yang dibayarkan,” ungkapnya.
Kordinasi Dengan Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, guna percepatan proses pembebasan dan ganti rugi tanah. Tak ayal, dalam waktu dekat pihaknya akan berkordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan.
“Dalam beberapa hari kedepan, saya akan segera menghadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan. Sehingga, ruas jalan tol di Provinsi Jambi ini segera dikerjakan,” bebernya.
Baca Juga : 4 Kepala Daerah Kunjungi PTPN VI Terkait Pemanfaatan Jalan Tol
Pasalnya, sejauh ini estimasi biaya pembebasan tanah tersebut, berkisar 82 Milliar. Tentunya, hal ini membutuhkan sinergitas anggaran dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, pihaknya hingga ke tingkat kecamatan, bersedia membantu proses percepatan ganti rugi tanah.
“Pemerintah Provinsi Jambi akan membantu menyelesaikan persoalan ganti rugi tanah, ada beberapa titik yang perlu di pertegas dengan ganti ruginya dipercepat. Kita minta kepada Pemerintah Pusat untuk segera membayar, ada sekitar lebih kurang Rp.82 milyar sampai hari ini harus segera di bayarkan. Karena kita khawatir nantinya masyarakat berubah pikiran,” jelasnya.
(Tr01)