JAKARTA – Seorang pengamat politik di Jakarta menyarankan, agar Presiden Joko Widodo membatalkan Program Kartu Pra Kerja. Karena banyak permasalahan, terutama dugaan kepentingan.
Program Kartu Prakerja sebaiknya dibatalkan saja. Pasalnya, program senilai Rp. 5,6 triliun itu banyak permasalahannya.
Baca juga : Sadar Akan Bahaya Corona, Ini Rahasia Tanjabtim Aman Dari Covid-19
Karena itu, secepatnya Presiden Jokowi harus mengevaluasi program Kartu Pra Kerja tersebut.
Demikian disampaikan pengamat politik Emrus Sihombing, dikutip dari Rakyat Merdeka, Kamis (30/4/2020).
Emrus menyatakan, program Kartu Prakerja itu menuai kritik publik, karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan.
Terlebih, penunjukan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan, yaitu Ruangguru.
Yang terjadi saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat Staf Khusus Presiden Jokowi.
“Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas pelatihannya? Karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat pelaksanaannya,” beber Emrus.
Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini mengungkap, sulit memastikan program pelatihan Program Prakerja berjalan efektif, sesuai standar kualitas dan kebutuhannya.
Atas dasar itu, ia menyarankan agar program itu dialihkan, menjadi bantuan dalam bentuk lain.
“Seperti sembako atau penanaman tanaman, bahan pangan alternatif,” saran Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.
Selain itu, Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Pelita Harapan ini, juga mempertanyakan efektivitas program tersebut.
Jika materi-materi yang diberikan mirip dengan konten-konten gratis, yang tersebar di internet. Tentu hasilnya tidak akan maksimal.
Apalagi, evaluasinya hanya dengan ujian yang mirip dengan tes di sekolah.
Maka, sayang rasanya jika pelatihan keterampilan, hanya ujian soal pilihan ganda tanpa ujian praktik.
“Pelatihan Prakerja itu pertanggungjawabannya bagaimana? Kompetensi dan keterampilan yang diperoleh masyarakat, sudah sesuai enggak dengan anggaran yang digelontorkan pemerintah?” ulasnya.
Karena itu, dia kembali mengusulkan agar program itu dibatalkan.
“Kalau ternyata tidak efektif, tidak signifikan manfaatnya, batalkan saja. Alihkan uangnya untuk bantuan ekonomi yang lebih bermanfaat,” tandasnya.
Sumber : Klik Disini