JAMBI – Kabar keran import minyak Mentah (CPO), yang dibuka India untuk Indonesia baru-baru, dinilai masih tak menguntungkan petani kelapa sawit di Provinsi Jambi.
Hal ini disampaikan Ketua Umum APKASINDO Kabupaten Muaro Jambi Jayapura, saat dikonfirmasi Dinamikajambi.com pada Jum’at kemarin (21/02/2020).
Jaya bersyukur, atas informasi India yang saat ini membuka keran Impor CPO Kelapa Sawit untuk Indonesia.
Ia juga menyebut Kalau India membuka keran untuk import CPO dari Indonesia, berarti ada kemungkinan harga TBS naik lagi.
Pun demikian, ia menilai saat ini yang menjadi permasalahan proses naiknya harga TBS di Jambi atau di Indonesia, tidak sesederhana itu.
“India menerima CPO Kelapa Sawit Indonesia, tapi kita masih ada ketergantungan dengan eksportir,” kata Jaya melalui selulernya.
Menurutnya, PT PKS sendiri menjual sawit kepada eksportir, bukan langsung ekspor.
“Misalkan sawit hari ini lagi trek, seharusnya harga makin naik, ini malah menurun.” Imbuhnya.
Untuk itu, Ketua APKASINDO itu melihat gambaran bahwa, untuk pekan depan harga kelapa sawit di Jambi masih tetap turun.
“Kondisi ini sama dengan di daerah lain, tapi walaupun turun yang penting jangan dibawah 1.500. Kalau sudah diatas 1.500 masih bisa lah, untuk biaya perawan kebun, beli pupuk dan sebagainya.” Bebernya.
Baca juga : Efek Virus Corona, Harga Sawit di Jambi Terjun Bebas
Akan tetapi kalau harganya dibawah Rp. 1.500 Perkilogram, tentu akan membuat para petani tidak bisa memupuk tanaman kelapa sawit nya.
“Kita juga bertanya kepada Dinas Koperindag sekarang yang menanggani hal itu, mereka jawabannya kami tidak ada tupoksi untuk itu,” paparnya.
Lemahnya Upaya Pemerintah
Jadi, ia melihat disinilah terletak bahwa adanya kelemahan dari pemerintah, dalam hal ini koperindag khususnya yang bidang perdagangan luar negeri.
“Di bidang itu kalau dia bilang tidak ada tupoksi untuk itu, itu keliru sekali, karena ini menyangkut hajat kehidupan orang banyak, Khususnya petani sawit di Jambi.”urainya.
Oleh karena itu, Jaya mengajak semua pihak untuk mendorong Gubernur, supaya Dinas Koperindag Provinsi Jambi ikut peduli terhadap perkembangan harga CPO dunia. Jaangan tidak ada sama sekali data, terkait hal tersebut.
“Kalau Dinas Koperindag memang tidak ada tupoksi disitu, masukkanlah kedalam tupoksi, supaya ikut dan ada pedoman tentang harga-harga beli TBS, sekian atas dasar harga CPO sekian,” terangnya.
Dirinya menegaskan, dalam hal ini pemerintah harus cek dan awasi harga CPO yang di input pabrik-pabrik, tentang kebenaran harga juak yang mereka sampaikan kepada pihak terkait
“Kita tidak bisa masuk ke ranah itu untuk mengecek, yang punya wewenang pemerintah.” Tutupnya. (Paw)