SAROLANGUN – Gagalnya pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Sarolangun membuat pihak Eksekutif harus gigit jari. Bahkan tampak pemerintah tak bisa berbuat lagi.
Wakil Bupati Sarolangun H.Hilal Latil Badri saat dijumpai diruang kerjanya, Selasa (2/10) mengatakan, sekarang eksekutif tidak bisa berbuat banyak. Anggaran perjalanan dinas untuk kepentingan tertentu juga jadi berimbas gagalnya pengesahan APBD-P.
“Yang jelas kita tidak bisa berbuat banyak lagi, iya tentu jalani yang ada saja, namun kita tetap fokus untuk bekerja demi rakyat Sarolangun ini,” ungkapnya.
Saat disinggung apakah ada unsur perlawan politik yang dilakukan oleh pihak Legislatif terhadap Eksekutif, Wabup bilang semuanya biarkan masyarakat yang menilai.
“Kita tidak melihat sejauh itu, tapi yang jelas rekan rekan (wartawan, red) bisa menilai keadaan yang ada saat sekarang ini. Yang jelas, kami dari eksekutif segala prosedur telah kami lakukan, tunggu proses PAW keluar akan dilakukan pembahasan kita ikuti. Kemudian sudah keluar tidak juga dilakukanl. Alasan apa lagi untuk itu,” keluh Wabup
Dalam konflik APBD-P ini sepertinya pihaknya legislatif mengajak pihak eksekutif lakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat. Akan tetapi tawaran itu sempat ditolak, karena pihak eksekutif mengetahui jika persoalan ini sudah melewati batas dari waktu yang telah ditentukan.
“Kemarin kita diajak untuk konsultasi di pusat, bukan berarti kita tidak mau mendampingi, tetapi kalau secara prosedur kita sudah tau bahwa tanggal 30 september itu sudah deadline akhir,” katanya.
Jika sudah ada pembahasan dan proses istilahnya tinggal tingkat pengesahan dan evaluasi, kata Wabup, tidak menutup kemungkinan ajak itu akan dilakukan dalam tangka mendampingi pihak Legislatif.
“Kita datang ke pemerintah pusat ada kemungkinan kita bisa ikut, berarti kita telah melakukan langkah, dan langkah itu telah kita jalankan. Tapi karena kita belum bahas sama sekali, dan datang kesana menurut saya keliru dan tidak tepat. Andai kata kemarin telah dilakukan tahapnya setuju atau tidaknya tergantung dengan evaluasi lagi,” jelasnya
Gagalnya pembahasan APBD-P tersebut berdampak dari segi pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif, seperti pekerjaan yang tidak memakan waktu terlalu lama.
“Contohnya seperti pengaspalan jalan lingkungan seperti dijalan perumnas dan beberapa titik lainnya, mestinya sudah bisa kita nikmati ditahun 2018 akhir ini. Akibat ini tidak bisa otomatis jadi molor lagi,” bebernya
Kendati demikian, pihak Eksekutif tidak memiliki kekuatan lagi untuk upaya APBD-P tersebut.
“Dalam APBD-P kita tidak punya kekuatan lagi, jadi sekarang bagaimana kita mencatat dan fokus untuk APBD 2019 lagi. Kita pasrah saja lah, karena keterbatasan waktu sudah terlewati,” pungkas Wabup (Ajk)