Urus Anak di UPTD PPA Jambi, Malah Berujung Perceraian

JAMBI – Malangnya nasib pria ini, hendak urus kasus penelantaran anak di UPTD PPA Provinsi Jambi, malah biduk rumah tangganya berujung dengan perceraian.

Ironisnya, sang konselor Hukum UPTD PPA Provinsi Jambi diduga ikut mendampingi dan menjadi kuasa hukum istrinya, untuk menggugat perceraian ke pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.

Baca juga : Wisata Muaro Jambi Dilirik Nasional, Bupati Bakal Undang Menteri dan ADKI

Sebelumnya, tempat pengaduan atau laporan terkait persoalan anak dan perempuan di Jambi, saat ini tampaknya menjadi sorotan publik. Betapa tidak, konselor Hukum UPTD PPA Provinsi Jambi bisa dipakai oleh pelapor sebagai pengacara atau Kuasa hukum, asalkan sesuai rundingan kedua belah pihak.

Hal ini pun turut di benarkan Iin atau Asi Noprini Kepala UPTD PPA Jambi saat di konfirmasi pada Jum’at (03/09/2021).

Malangnya nasib pria ini, hendak urus kasus penelantaran anak di UPTD PPA Provinsi Jambi, malah biduk rumah tangganya berujung dengan perceraian.
Asi Noprini atau Iin, Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi saat di wawancara, di ruangannya.

Sebagaimana di ketahui, beberapa waktu lalu seorang pelapor pertama (Suami) membuat laporan terkait penelantaran anak selama 2 tahun, oleh istrinya ke UPTD PPA Provinsi Jambi. Laporan tersebut pun diterima, hingga diproses ke pihak istri pelapor.

Seiring berjalannya waktu, UPTD PPA Provinsi Jambi kembali menerima laporan dari pelapor kedua (Istri pelapor pertama), dengan aduan KDRD.

Melanjutkan laporan tersebut, PPA pun melakukan proses, dengan melakukan mediasi antara pelapor pertama dan kedua.

Mediasi pun di lakukan di PPA Kabupaten Muaro Jambi, di mana informasinya kala itu laporan pelapor pertama di limpahkan ke UPTD PPA Muaro Jambi. Media pun berlangsung sebagaimana mestinya.

Konselor Hukum UPTD PPA Jadi Kuasa Hukum Pelapor

Selanjutnya, selang beberapa minggu setelah dua laporan tersebut. Usut punya usut, ternyata si pelapor kedua kabarnya di dampingi konselor hukum UPTD PPA Jambi, mengajukan gugatan cerai pada pelapor pertama ke Pengadilan Negeri Kabupaten Muaro Jambi.

Sidang pun di lakukan, dan pelapor pertama mengaku tidak menerima surat panggilan sidang perceraian itu dari Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi.

Benar saja, saat ada persidangan lanjutan dari gugatan perceraian kedua pelapor tersebut, tampak Konselor Hukum UPTD PPA Provinsi Jambi mendampingi Pelapor Kedua, sebagai kuasa hukum yang juga di dampingi advokat satu orang.

Mirisnya, niat si pelapor pertama yang ingin urus penelantaran anak yang di lakukan istrinya, di UPTD PPA Provinsi Jambi malah berujung dengan perceraian. Ada apa?

Atas kejadian tersebut, timbul pertanyaan publik. Apakah boleh konselor Hukum UPTD PPA Provinsi Jambi, menerima job dari kasus yang di tangani di instansi pemerintah, tempat ia bekerja itu sendiri?

Apalagi, di UPTD PPA Provinsi Jambi konselor atas nama Ferdia Prakarsa itu, juga menerima honor dari instansi tersebut. Apakah boleh?

Boleh Kalau Perdata

Menanggapi hal tersebut, Asi Noprini mengatakan konselor hukum UPTD PPA Jambi, memang terikat untuk kasus Perdana bukan perdata. Jika pelapor ingin di dampingi, boleh secara gratis dengan kata lain urusan perdana.

“Ia dia terikat di sini, menerima honor, tapi untuk pendampingan kasus hukum pidana, bukan perdata,” katanya.

Kemudian, Ia juga menuturkan untuk persoalan perdata, pihak terkait bisa koordinasi langsung melalui LBH (LBH merupakan salah satu pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum/Red), sang konselor itu sendri.

“Kalau pengacara kami di sini, bisa melakukan pendampingan secara gratis untuk kasus pidana. Kalau masalah lain, bisa di bicarakan langsung kepada orangnya, melalui LBH nya. Itu untuk kasus perdata,”  terangnya.

Itu artinya, pelapor bisa memakai jasa Konselor Hukum UPTD PPA Jambi, asalkan sesuai rundingan antara kedua belah pihak melalui LBH pengacara itu sendiri.

Keterangan Konselor Hukum UPTD PPA

Sementara itu, Konselor Hukum UPTD PPA Jambi Ferdia Prakarsa pun ikut membenarkan bahwa Ia boleh menangani kasus perdata. Walaupun, pelapor sama-sama sudah melapor ke UPTD PPA.

“Boleh, tentunya dengan izin dari pimpinan dulu. Ni buk Iin pimpinan saya, saya izin lalu di perbolehkan, tidak masalah. Selagi kasus yang saya tangani itu masalah perdata,” imbuhnya.

Malangnya nasib pria ini, hendak urus kasus penelantaran anak di UPTD PPA Provinsi Jambi, malah biduk rumah tangganya berujung dengan perceraian.
Ferdia Prakarsa, Konselor Hukum UPTD PPA Provinsi Jambi saat di konfirmasi Dinamikajambi.com

Saat di singgung, di samping menangani kasus laporan yang masuk ke UPTD PPA, konselor juga boleh menjadi kuasa hukum pelapor tersebut. Bahkan, hingga berujung dengan gugatan perceraian?

Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh

Ferdia pun membolehkan hal tersebut. Ia merasa senang jika ada yang datang, untuk minta bantuan penanganan hukum kepada nya selalu Advokat.

“Boleh silakan, saya tunggu,” tukasnya menutup sesi wawancara. (Red)

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033