Tolak Omnibus Law, Aliansi Mahasiswa Tanjabbar Geruduk Gedung DPRD

TANJABBAR – Ratusan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tanjabbar, Geruduk Gedung DPRD Tanjabbar dengan menggelar unjuk rasa menolak UU Omnibus law, Senin (12/10/20).

Ratusan Aliansi mahasiswa Tanjabbar tersebut, tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Yakni Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah, dan Badan Eksekutif (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) nadwah Kuala Tungkal.

Baca juga : 

Mahasiswa meminta DPRD sebagai wakil rakyat, menuntut agar tidak mengesahkan UU Ciptakerja.

“Kita Aliansi Tanjabbar meminta agar DPRD Pro rakyat, untuk tidak mengesahkan UU Omnibus law Cipta Kerja,” kata M. Lukman selaku korlap.

Ia menyebutkan Bahwa, pihaknya menolak UU Ciptakerja Omnibus law yang tidak berpihak kepada rakyat. Mereka menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta kerja.

Hal itu karena bertentangan dengan UU no 15 tahun 2019 bab 2, pasal 5 dan bab II pasal 96 tentang perubahan UU no 12 tahun 2011, tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kita menolak penyederhanaan izin investasi, yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU no 32 tahun 2009. Serta tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tegasnya.

“Menolak penghapusan hak Pekerja meliputi jaminan pekerjaan, Jaminan pendapatan dan jaminan sosial sesuai UU no 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Dan menuntut kepada presiden Ir. Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu, Pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus law,” timpalnya.

Wakil Ketua DPRD

Sementara itu, Dalam kesempatan ini, wakil ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jafar menyebutkan, bahwa pihaknya selaku perwakilan masyarakat menyambut baik. Terhadap penyampaian aliansi mahasiswa yang turun, untuk menyuarakan aspirasi tersebut.

Pihaknya, kata Jafar akan menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut.

“Isha Allah apa yang menjadi aspirasi, akan kita teruskan melalui saluran semestinya. Dan akan kita sampaikan apa-apa, yang menjadi tuntutan mahasiswa semuanya,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan UU Omnibus Law kata Jafar pihaknya belum memahami secara keseluruhan, isi dari undang-undang tersebut. Sehingga katanya terhadap tuntutan dari sejumlah mahasiswa tersebut, akan menjadi bahan diskusi.

“Terkait omnibus law secara jujur kami belum mendetail, memahami undang-undang ini. Ini harus menjadi ruang dialog, keberadaan undang-undang kajiannya. Itu akan di teruskan ke pihak yang kompeten soal ini,” ungkapnya.

Disisi lain, Jafar menjelaskan kedudukan pihaknya sebagai DPRD, secara struktural berbeda. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan intervensi, terhadap produk yang dikeluarkan DPR RI.

“Perlu di ketahui DPR RI, dan DPRD tidak satu hierarki struktur. Jadi DPR RI berdiri sendiri, dan DPRD berdiri sendiri. Kita tidak bisa lakukan intervensi, dan bukan satu kewenangan DPRD, untuk membatalkan undang-undang ini,” pungkasnya. (hry)

 

Redaksi Dinamika Jambi

Kontak kami di 0822 9722 2033