DINAMIKA politik dan pemerintahan di Indonesia selalu menjadi topik menarik untuk dibahas, terutama di era digital saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan tentu saja, berpolitik.
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, saya merasa perlu untuk menyampaikan pandangan saya mengenai tentang konflik internal dalam partai politik Konflik ini sering kali menjadi sorotan dan mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia.
Partai politik adalah kantong kepemimpinan dalam sistem politik modern. Disana bakal calon di rekrut dan di kader sampai matang, lalu di jual ke publik lewat mekanisme pemilu. Bila kandidatnya laku keras, maka partai akan menguasai pemerintahan dalam waktu tertentu. Bila tak layak, partai akan duduk sebagai minoritas oposisi.
Konflik internal dalam partai politik di Indonesia merupakan fenomena yang telah berlangsung sejak masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, beberapa partai politik telah mengalami perpecahan akibat konflik internal. Berikut adalah beberapa opini akademik terkait konflik internal partai di Indonesia:
Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) sebelum Kemerdekaan: Konflik internal PSII pada tahun 1930 mengakibatkan perpecahan menjadi dua kubu, yaitu Kubu Salim yang dipimpin oleh Mohammad Roem dan Kubu Abikusno Tjokrosujoso. Perbedaan pandangan dan ideologi menjadi latar belakang utama konflik ini.
Partai Amanat Nasional (PAN): Konflik internal PAN terjadi antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan. Perbedaan pandangan terkait kepemimpinan menyebabkan perpecahan. Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN, yang bertentangan dengan AD/ART PAN menurut Amien Rais.
Akibatnya, Amien Rais dan beberapa petinggi PAN keluar dan membentuk Partai Umat sebagai partai baru1.
Partai Demokrat: Partai Demokrat juga mengalami konflik internal terkait kepemimpinan. Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kubu Moeldoko (KLB Deli Serdang) saling bersaing.
Perbedaan pandangan dan pemikiran menjadi pemicu konflik internal di partai ini.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Konflik internal di PKS melahirkan partai baru bernama Gelora.
Perbedaan pandangan dan keteguhan masing-masing kubu terhadap pendiriannya memicu perpecahan2.
Dalam semua kasus ini, perbedaan ideologi, kepemimpinan, dan pandangan menjadi faktor utama yang memicu konflik internal. Penting bagi partai politik untuk mengelola konflik ini dengan bijaksana agar stabilitas dan elektabilitas tetap.Digitalisasi dalam Politik
Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam lanskap politik di Indonesia. Dari kampanye politik hingga pengambilan keputusan, teknologi memainkan peran yang sangat penting. Media sosial, misalnya, telah menjadi alat utama dalam kampanye politik. Calon-calon politik kini lebih sering menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk berkomunikasi dengan pemilih. Ini tidak hanya membuat kampanye lebih efektif tetapi juga lebih transparan.
Peran Mahasiswa dalam Menganalisis Konflik Politik
Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, kita memiliki peran penting dalam menganalisis konflik politik dan pemerintahan. Generasi muda diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovatif dalam menghadapi tantangan bangsa.
Mahasiswa dapat memberikan pendapat dan mengemukakan isi pikiran mereka tentang pemerintahan Indonesia, terutama terkait fenomena konflik internal dalam partai politik. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan solusi dan memperkuat demokrasi di negara kita.
Semoga opini ini dapat memberikan sudut pandang yang bermanfaat dan memperkaya diskusi seputar politik dan pemerintahan. Terima kasih! 😊🇮🇩
Penulis :
Indriyani, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi