KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH

MENURUT saya, pengolahan sampah di Jambi dan di kota-kota besar lainnya belum di kelola dengan baik karena tidak ada pergerakan cepat dari pemerintah dan adanya masyarakat yang membuang sampah di tempat yang sama meskipun sudah di berikan pemberitahuan. Pemerintah sesungguhnya telah serius menanggapi isu tentang sampah yang begitu berserakan di mana-mana,tetapi kurangnya pengangkut sampah maka sampah tersebut makin meraja lela.

Urusan pengelolaan sampah adalah urusan wajib yang diatur dalam Pasal 28 H  ayat (1) UUD RI 1945, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini pula diperkuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemerintah daerah isi lampiran urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah kabupaten/kota sub urusan persampahan ialah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan, kemudian dalam lampiran urusan Pemerintahan BidangLingkungan Hidup kabupaten/kota pula menjelaskan Daerah kabupaten/kota mengurusi urusan yang pertama pengelolaan sampah.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, kemudiam pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-dri yakni berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih di posisikan sebagai pihak yang melayani” bukan yang “dilayani”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 229 menjabarkan mengenai kelurahan yakni Lurah diangkat selaku kepala kelurahan serta perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dan dilantik oleh bupati/walikota serta bertugas membantu camat dalam banyak hal termasuk didalamnya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Konsekuensi dari hal tersebut peran kepemimpinan Lurah dituntut untuk memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab tantangan problem yang semakin kompleks.

Sampah menduduki peranan penting dalam masalah yang menjadi sesuatu yang harus dikelola oleh kelurahan, tingginya pola konsumsi juga telah menambah produksi sampah. Diberbagai sudut kota, sampah yang menumpuk dan berbau merupakan pemandang yang biasa ditemui setiap hari. Permasalahan sampah dikawasan perkotaan disebabkan beberapa parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, kepadatan penduduk dan bangunan.

Berbagai penanganan menumpuknya sampah di Indonesia dapat dikatakan mencapai tahap kritis, terutama dalam hal ini adalah sampah plastic masih menjadi masalah besar bagi lingkungan meski itu plastik yang diklaim ramah lingkungan pun tidak akan terurai habis ditambah lagi apabila daya daur ulang alam tidak lagi mendukungnya.

Permasalahan sampah menjadi permasalahan lingkungan, karena sampah yang kian hari terus menumpuk. Berbagai program telah diupayakan untuk mengurangi dampak dari meningkatnya sampah tersebut oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu paradigma kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan timbunan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan Reduce, Reuse, Recyle (38) melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terprogram.

Namun kegiatan 3R masih menghadapi kendala utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengelolaan bank sampah yang merupakan kegiatan bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir),

Penanganan sampah di dasarkan pada regulasi peraturan Perundang-Undangan yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recyle melalui Bank Sampah;
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Sampah;
  6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Muhammad Gibral dkk,2023)

Sampah setiap hari semakin meningkat. Peningkatan volume sampah ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah manusia dan peningkatan aktifitas manusia yang didorong oleh perkembangan ekonomi dan teknologi. Dengan demikian perbandingan peningkatan volume sampah jauh lebih tinggi dari perkembangan jumlah manusia itu sendiri, hal ini disebabkan peningkatan volume sampah juga didorong oleh peningkatan aktifitas manusia yang semakin fariatif terutama dalam memenuhi kebutuhan skunder dan kebutuhan tersier sebagai akibat kemajuan ekonomi dan teknologi.

Bukan itu saja kualitas sampah pun semakin berat dan mengandung daya perusak semakin besar akibat sampah-sampah produk teknologi tinggi, yang mengandung unsur tidak ramah bahkan merusak lingkungan, Hal ini sangat mempengaruhi lingkungan yang pada giliranya akan mempengruhi jerajad kesehatan masyarakat.

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam pasal 28 H (1) UUD 1945 hasil perubahan, merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Negara Mengingat Indonesia adalah negara hukum maka implementasi jaminan hak asasi manusia tersebut menjadi tanggung-jawab negara.

Bertitik tolak dari pendapat di atas maka Pemerintah Kota Jambi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk berperan aktif dalam memberi kemudahan, mengkondisikan, dan jikalau perlu memaksakan agar daya dukung dan sumber daya yang ada dioptimalkan guna terwujudnya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut. Berangkat dari pemahaman yang demikian maka kehendak untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat menjadi realitas yang sangat didambakan oleh Pemerintah Kota Jambi dan warganya.

Kota Jambi yang berpenduduk kurang labih 713.837 orang ini memiliki berbagai aktifitas, selain aktifitas domestik (rumah tangga), juga terdapat aktifitas industri baik industri besar, menengah dan kecil. Keseluruhan aktifitas Kota Jambi telah mengasilkan limbah atau sampah kurang lebih 1.600 m3/hari.

Keberadaan sampah sedemikian besar dan tersebar di wilayah Kota Jambi dengan luas 205.38 Km2 merupakan problematika tersendiri bagi Pemerintah Kota Jambi dalam mengendalikan dan mengelola sampah agar tidak merugikan masyarakat. Guna menghadapi permasalah seperti di atas Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumpah.(M. Muslih,2016).

Sampah berdampak pada kesehatan, lingkungan dansosial ekonomi.3 Sampah menjadi tempat pembiakanlalat dan disenangi tikus sehingga mendorong penularaninfeksi. Sampah menurunkan kualitas lingkungan, estetika terganggu karena bau dan berserakan.4 Pembuangansampah ke badan air mengakibatkan banjir danmeningkatkan biaya pengelolaan air. Sampah berdampakpada perkembangan pariwisata.3 Persoalan sampah dapat menghambat perkembangan otonomi daerah dan mengurangi arus investor. Sampah kota diartikan sebagai sampah yang dibuang oleh masyarakat kota.

Permasalahan sampah kota adalah volume sampah besar dan melebihi daya tampung tempat pembuangan akhir (TPA).1 Lahan TPA semakin sempit,faktor jarak mengakibatkan mengangkut sampah kurang efektif, teknologi pengolahan sampah tidak optimal, terbatasnya tempat penampungan sampah sementara (TPS),kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan sampah, minimnya edukasi dan manajemen diri mengenai pengeolahan sampah, dan manajemen

DISUSUN OLEH:

RESTU OLYVIA
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN STS JAMBI

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube