MERANGIN — Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas 3 kg langka di Merangin, Komisi II DPRD Merangin memanggil Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Merangin, Senin (2/2/2026).
Kelangkaan gas elpiji subsidi ini tidak hanya membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas di pangkalan resmi, namun juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Di lapangan, harga gas 3 kilogram dilaporkan tembus hingga Rp60 ribu per tabung.
Ketua Komisi II DPRD Merangin, Saiful Hadi mengatakan terdapat sejumlah solusi yang disepakati. Kesepakatan bersama antara pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Merangin dengan DKUKMPP yakni pengawasan.
“Pertama, peningkatan pengawasan pendistribusian gas elpiji subsidi dari agen ke pangkalan,” ujar Saiful Hadi.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, DKUKMPP juga akan membentuk posko pengaduan di setiap kecamatan. Dalam pengawasan distribusi, DKUKMPP akan melibatkan camat, kepala desa, RT, serta masyarakat setempat.
“Selain itu, DKUKMPP akan mengevaluasi kembali penyebaran gas di pangkalan, menambah jumlah pangkalan, serta mengusulkan penambahan kuota tabung gas,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, DKUKMPP juga akan menggelar Operasi Pasar (OP) dalam waktu dekat, baik menjelang maupun saat bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut turut dihadiri Anggota Komisi II DPRD Merangin, yakni Samdianto (Fraksi Golkar), Darmadi Enggol (Fraksi Perjuangan Nusantara), Parhan (Fraksi PPP), Indra Geni (Fraksi Perindo), Abdul Khalim (Fraksi PKB), Mira Sartika (Fraksi PAN), Rahmat Hidayat (Fraksi PAN), serta Patria Nanta Samosir (Fraksi Partai Demokrat).
Sementara dari pihak eksekutif, DKUKMPP Merangin diwakili Sekretaris Dinas Linnun Zarlina, Kabid Perdagangan Riko, beserta jajaran.