MUARA JAMBI – Rapat kerja DPRD Kabupaten Muarojambi dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap ramperda tentang perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2019, Selasa (23/07)
Dalam rapat pemandangan umum masing-masing praksi menyampaikan kritikannya dalam pemandangan umum terhadap kinerja pemerintah kabupaten muaro jambi
Rapat pemandangan umum dipimpin langsung oleh ketua dprd kabupaten muaro jambi salmah mahir dan wakil pimpinan dprd, turut hadir Sekda Muaro Jambi, Fadil arif dan unsur forkopinda.
Pemandangan umum Fraksi PKB, yang di sampaikan oleh gerhana, menyinnggung Dinas PUPR yang tidak menggubris panggilan DPRD untuk berkordinasi.
“Dinas PUPR ni susah di ajak komunikasi, beberapa kali kita panggil dak pernah di gubris,” sampainya
Selain itu ia juga menyinggung rumah sakit Ahmad Ripin yang turun gridnya, hal tersebut merupakan kemunduran,
“Gimana kinerja direktur rumah sakit ini, masak bisa turun gridnya, kalau bisa diganti saja direkturnya,” tegasnya
Ia juga menyarankan agar pemerinyah mengurangi prawatan mobil-mobil dinas camat, untuk mobil dinas camat yang tidak terpakai agar di lelang.
“Mobil-mobil dinas camat yang sudah tidak layak pakai sebaiknya di lelang dan digantikan yang baru, jangan lagi di ajukan anggaran untuk peratannya,” sarannya.
Fraksi Gerindra yang di sampaikan olehTaufik, ia memberikan beberapa catatan terhadap pemerintah muaro jambi sala satunya pemerataan anggaran perkecamatan yang tidak merata. Serapan belanja pupr sangat minim.
“Anggaran perkecamatan seharusnya di sama ratakan, jadi tidak ada lagi kecamatan yang mendapatkan anggaran yang minim,” ucapnya
Sama seperti fraksi yang lain ia juga meminta pertimbangan mobil dinas untuk camat yang ada di Muaro Jambi
Sementara itu Fraksi PPP Hanura, Kamaludin Hafis mengatakan ada kemunduran dalam pembangunan dalam pemerintahan muaro jambi, lokinya anggaran yang telah disahkan tidak berjalan sebagai mana mestinya.
“Setiap proposal harus di acc kepala pemerintah, hal itu yang membuat lambat, sehingga realisasi anggaran sangat minim” katanya.
“Segarkan kembali opd yang ada agar dapat mengembangkan potensi2 yang ada kalau tidak mampu mundur saja dari jabatannya, dan diganti dengan orang yang benar-benar mampu mengelolah” tutupnya. (Din)