MERANGIN – Keterlambatan pembayaran gaji PPPK Pegawai Waktu Perjanjian (PW), honorarium Ketua RT dan RW, kini keluhan juga datang dari dunia pendidikan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Merangin mengeluhkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang hingga memasuki Juni 2026 belum juga cair.
Akibat keterlambatan tersebut, berbagai kebutuhan operasional sekolah menjadi terganggu, bahkan mungkin terpaksa ditunda.
Tak hanya itu, sejumlah mitra sekolah seperti penyedia alat tulis kantor (ATK), percetakan hingga penyedia jasa lainnya juga mengaku terdampak karena pembayaran belum dapat dilakukan.
“Pemerintah sekarang ini makin kusut. Padahal sebelumnya keterlambatan paling satu sampai dua bulan. Baru kali ini terlambat parah, sampai lima bulan. Ini sudah masuk bulan keenam,” keluh seorang pemilik usaha percetakan yang menjadi mitra sekolah di Kota Bangko, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, keterlambatan pencairan Dana BOS membuat banyak sekolah menunda pembayaran berbagai kebutuhan yang telah lebih dulu disediakan oleh para mitra.
Tak hanya kebutuhan operasional sekolah yang terdampak. Sejumlah guru juga disebut menunggu pencairan dana tersebut untuk pembayaran berbagai kegiatan dan hak yang bersumber dari Dana BOS.
Hal ini diungkapkan pula salah satu kepala sekolah di Merangin, yang minta namanya disimpan. Katanya, belasan tahun menjabat di sekolah, baru kali ini terjadi 6 bulan dana BOS tak cair.
“Belasan tahun menjabat, baru ini terjadi. Ngak tau karena apa. Apa dari kementrian, atau bagaimana. Yang jelas, sekarang ini kita kebingungan operasional, tagihan listrik, kertas dll,” katanya.
“Contoh listrik. Kita pakai token, sebulan 500-700 tergantung kegiatan. Dari Bel sekolah, senam, sampai lomba-lomba yang kita buat. Atau seperti kemaren TKA, pakai wifi kan pakai listrik,” sambungnya.
Kepsek salah satu SD besar di Kota Bangko itu menjerit lantaran banyak mengikuti lomba dan pelatihan yang membutuhkan operasional. Tak cairnya dana BOS, membatasi kegiatan yang melahirkan putra-putri terbaik merangin di tingkat lokal bahkan nasional.
“Kalau kita ikuti, dana tidak ada. Tidak kita ikuti, tau sendiri sekolah kita selalu ikut lomba sampai nasional,” katanya seraya menambah kata pusing.
Kabar akan cairnya dana BOS, kepsek wanita ini hanya berharap pasti. Pasalnya, sudah berbulan-bulan kabar itu beredar.
“Katanya minggu depan, minggu depan terus. Sampai hari ini, ternyata belum,” katanya.
Ia berharap dana BOS segera cair agar sekolah tidak terhambat dalam kegiatan
Di sisi lain, persoalan ini ternyata sudah mendapat perhatian dari DPRD Merangin. Jeritan mitra dan para kepala sekolah mengancam mengadukan ke DPRD dibenarkan Wakil Ketua DPRD Merangin, Ahmad Fahmi.
Ia mengaku telah mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan persoalan keterlambatan pencairan Dana BOS.
“Sudah kita desak. Ini kebutuhan mendasar, kok bisa lambat? Sudah viral Merangin ini akibat gaji PPPK PW terlambat, sekarang Dana BOS juga,” tegas Fahmi.
Desakan tersebut tampaknya mulai membuahkan hasil. Salah seorang kepala sekolah di Merangin mengungkapkan bahwa pihak sekolah saat ini tengah melengkapi berkas administrasi yang diperlukan untuk proses pencairan.
“Ini kami sedang menyiapkan berkas-berkas. Insyaallah Senin nanti sudah bisa cair. Hari ini juga dari Disdikbud sudah diedarkan pemberitahuannya,” ujar kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Meski demikian, para kepala sekolah dan mitra pendidikan berharap proses pencairan benar-benar dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Pasalnya, keterlambatan yang telah berlangsung berbulan-bulan dinilai sangat membebani operasional sekolah dan pihak-pihak yang selama ini menjadi mitra pendidikan di Kabupaten Merangin.