BERITA JAMBI – Terkait upaya TNI Polri yang saat ini secara masif berantas kegiatan tambang ilegal atau PETI di Jambi, tampaknya mulai jadi sorotan wakil rakyat di Provinsi Jambi. Salah satunya Akmaluddin, saat di temui Dinamikajambi.com, Selasa (16/02/2021).
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Muaro Jambi – Batanghari ini, sangat mengapresiasi upaya TNI Polri yang gencar berantas PETI di Jambi, yang di nilainya tidak hanya di lakukan secara hukum saja. Akan tetapi juga masif mensosialisasi dampak dari kegiatan tambang ilegal ini, kepada masyarakat.
Sebagaimana di ketahui, belakangan ini aparat Kepolisian di Provinsi Jambi terus melakukan upaya penertiban terhadap tambang ilegal tersebut. Beberapa tindakan pun gencar di lakukan, mulai dari kegiatan PETI di Bungo, Merangin, hingga terakhir di Kabupaten Sarolangun waktu lalu.
Baca juga : Geger, Di duga Ketua BPD Lubuk Bedorong Nyabu Dilokasi PETI
Ternyata, upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Provinsi Jambi.
Seperti yang di sampaikan oleh Politisi Partai PDI Perjuangan yang satu ini. Ia menilai upaya yang di lakukan oleh aparat kepolisian dalam menertibkan kegiatan tambang emas ilegal ini, perlu di berikan apresiasi.
Menurutnya, jika kegiatan tersebut terus di biarkan, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan kedepannya.
“Kita mengapresiasi ya dan mendukung apa yang di lakukan oleh aparat TNI Polri ini,tetapi juga di harapkan juga untuk menjalankan akidah yang benar dalam penertiban ini. Kalau memang bisa melalui persuasif, harus melalui persuasif. Karena biar bagaimana pun ini juga masyarakat kita,” katanya saat di temui di gedung DPRD Provinsi Jambi ini.
Pemerintah Diminta Carikan Solusi Buat Masyarakat
Selanjutnya, Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk ikut memikirkan kondisi bagi masyarakat, yang terdampak akibat PETI ini. Jangan cuma aparat kepolisian saja yang melakukan penertiban, akan tetapi pemerintah tidak berbuat apa-apa.
“Karena kita juga sama-sama ketahui, PETI ini semacam menjadi mata pencaharian pokok bagi sebagian masyarakat di desa. Nah ini harus di pikirkan juga oleh pemerintah. Apalagi di masa pandemi saat ini,” bebernya.
Oleh sebab itu, Ia berharap Pemerintah Daerah untuk memikirkan hal tersebut dengan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat, yang sebagian dari mereka bergantungan hidup dari PETI itu sendiri.
“Nah ini harapan kita sama-sama, apakah ini nanti bisa di jadikan tambang rakyat dengan di lengkap dengan perizinannya, atau bagaimana. Karena persoalannya saat ini, PETI ini terkait dengan pencemaran lingkungan yang bukan berdampak hari ini saja, akan tetapi puluhan tahun yang akan datang yang akan lebih terasa akibatnya. Apalagi, ini terkait dengan merkuri,” jelasnya.
Lihat juga video : Pekerja Bangunan Mendadak Viral Bersuara Emas
Jadi, dalam penanganan kegiatan PETI ini benar-benar di harapkan sinergi antara aparat penegak hukum dan Pemerintah, untuk lebih memikirkan bagaimana masyarakat yang terdampak dari penertiban tersebut.
“Proses penertibannya tetap berjalan, masyarakat tidak melanggar hukum, akan tetapi mereka mendapatkan solusi yang kongkrit terhadap kehidupan mereka,” tuturnya. (Nrs)