JAMBI – Sepekan terakhir di penghujung 2016, teka-teki pemerintahan Provinsi Jambi dibawah duet Jambi Tuntas, Zumi Zola – Fahcrori Umar menjadi pembahasan publik. Baik terkait dukungan kebijakan Gubernur yang menonjobkan 31 pejabat Eselon II, maupun sebaliknya, kritikan dari kebijakan tersebut.
Terkait hal ini, Abdul Salam, anggota komisi I DPRD Provinsi Jambi angkat bicara. Pada media online ini, wakil rakyat yang dikenal dengan haji Salam itu mengaku sangat mendukung langkah Zola untuk ‘memarkir’ 31 pejabat eselon II dan III pada Sabtu (24/12).
“Sudah pasti kita mendukung kebijakan Gubernur. Bukan hanya karena sebagai pendukung dan dari partai pengusung, bagi saya kebijakan ini tak lain untuk membangun Jambi lebih baik lagi. Ini Sudah tepat,” tegas Salam saat dibincangi dinamikajambi.com
Tentunya, sambung politisi Hanura itu, pembangunan Jambi Tuntas dimulai dengan kabinet pemerintah terlebih dahulu. Dari sini, rancang bangun Jambi Tuntas bisa dimulai dengan pejabat yang siap bekerja dan lebih baik. Terlebih lagi, pengisian kabinet dilakukan dengan lelang jabatan sesuai UU ASN
“Ini sangat baik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU ASN ini, maka mereka yang benar-benar layak dan pantaslah yang bakal mengisi pemerintahan mendatang. Ini kesempatan besar bagi orang-orang yang punya kemampuan dan kemauan. Sedangkan bagi pejabat yang di non jobkan, bisa kembali duduk lewat seleksi lelang jabatan,” paparya.
Salam juga menyinggung soal suara sumbang terkait lelang jabatan yang bakal digelar. Bilang Salam yang bakal bertarung di Pemilihan Bupati Merangin 2018 mendatang itu, mengingatkan pihak lain untuk menahan diri.
“Saya peringatkan keras kalau ada yang mau mencampuri ini, berhadapan dengan saya!! Saya siap pasang badan. Yakinlah dengan kebijakan ini. Karena zola itu pintar. Biarkan bekerja dulu. Yang dilakukan Zola itu untuk membangun Jambi lebih baik lagi.” tandasnya.