JAMBI – Saat melakukan kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi, Jum’at (2/11). Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan bahwa sinergitas antara kebutuhan sektor industri dengan pelatihan tenaga kerja itu sendiri belum ada.
Dede juga mengatakan memang benar saat ini, setiap BLK itu sudah mulai ada peningkatan dari sektor peralatan latihan. Namun walau demikian, Ia menilai perlu kerja sama semua pemerintah daerah, agar hal tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Yang belum ketemu disini, yang masih kita pikirkan bersama, adalah senergitas antara kebutuhan industri dengan pelatihan itu sendiri. Jangan sampai kita hanya melatih yang orang-orang itu, kemudian tidak bisa menggunakan skilnya.” katanya.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa Konteks dari pada hal ini, memang tidak bisa hanya dilakukan oleh kementerian atau dinas tenaga kerja saja. Jadi menurutnya, setiap pemerintah daerah itu harus duduk bersama, lalu mulai pikirkan bagaimana caranya menciptakan tenaga kerja yang baru.
“Maka yang dibutuhkan, yang pertama adalah skil, yang kedua adalah pembinaan komunitas. Orang-orang yang mendapatkan skil itu, dibina melalui sebuah wadah tertentu, komunitas tertentu. Bisa saja namanya komunitas UKM kah, apakah komunitas industri sektor mikro kah.” paparnya.
Ketua Komisi IX itu juga menyarankan, bahwa setelah itu, baru dipikirkan bagaimana pemberian, yang disebut sebagai pendanaan. “Nanti itu bisa bekerja sama dengan bank daerah, program-program CSR, dikumpulkan.” tambahnya.
“Lalu orang-orang yang sudah terlatih, sudah menjadi komunitas, dibantu dengan pendanaan, di back up oleh pemerintah. Lalu kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok usaha, atau tersalurkan kepada industri.” jelasnya.
Untuk itu, mantan aktor Indnosia itu menegaskan, itu semua perlu ada kebijakan. Seperti Pergub, Perda. Dimana itu nanti dikerjakan bersama-sama. “Demikian juga di pusat, jadi gak bisa kementerian tenaga kerja ini sudah harus ngelatih, lalu kemudian menyalurkan bekerja. Memang fokusnya adalah di pelatihan.” bebernya.
Menurutnya, semua ini benar-benar perlu dipikirkan bersama-sama ke depannya. Sehingga ini benar-benar menjadi sebuah tanggung jawab dari pemerintah. (Nrs).