8 Fraksi DPRD Sarolangun, Dukung Pemekaran 2 Kecamatan

SAROLANGUN – Sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, mendesak eksekutif untuk menyelesaikan tapal batas kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Batang Asai. Hal ini terkait dengan pencapaian pembentukan kecamatan baru di wilayah tersebut.

Dukungan pemekaran ini, didukung mayoritas fraksi yang ada di DPRD. Hal ini disampaikan sejumlah juru bicara fraksi dalam paripurna, Selasa (13/3). Paripurna tingkat I tahap 2 mengagendakan, pandangan umum fraksi terhadap Ranperda komulatif terbuka Kabupaten Sarolangun tahun 2018, tentang pembentukan kecamatan Mandiangin Timur dan Bathin Pengambang.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, H M Syaihu didampingi Wakil Ketua, Amir Mahmud dan H Hapis Hasbiallah SE dihadiri langsung Bupati, H Cek Endra, Wabup,  H Hillalatil Badri dan Sekda, H Thabroni Rozali.

Pandangan fraksi partai disampaikan, Azrai Wahab, Fraksi Nasdem. Menurutnya, pembentukan kecamatan itu harus memenuhi persyaratan, baik secara fisik maupun administrasi. Selain itu, fraksi Nasdem juga minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk menyiapkan data pendukung sebagai alasan dan dasar pemekaran kecamatan baru, baik sarana maupun prasarana.

“Kami juga menyarankan agar eksekutif  segera menyelesaikan administrasi dan tekhnis penyelesaian tapal batas pembentukan kecamatan baru,” kata Azrai Wahab.

Hal senada juga disampaikan juru bicara fraksi PPP, Lutfi. Partai berlambang ka’bah itu menilai persoalan tapal batas rawan akan menimbulkan konflik.OPD mendukung dan menyiapkan sarana dan prasarana.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKB, Alimontoha menyarankan pada eksekutif, agar pemekaran tetap mengacu pada aturan berlaku dan didukung oleh anggaran dana. Sebaliknya, bisa menciptakan potensi SDM, PNS dan masyarakat

“Fraksi PKB mengapresiasi kinerja Pansus DPRD yang sudah menjalankan Tupoksi untuk menuju pemekaran dua kecamatan,” tambahnya.

Juru bicara PKS, Hermi SSos, memberikan apresiasi kinerja Pemkab Sarolangun. Namun PKS menilai, Pemkab harus siap dengan kesiapan administrasi, sehingga tidak ada kendala dalam proses pencapaian pemekaran. Termasuk dengan ibukota kecamatan dan tapal batas.

Selain itu, juru bicara PDIP, Supratman mengakui, jika tapal batas wilayah kecamatan dinilai rawan konflik, untuk itu pihak eksekutif diminta untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.

“PDIP mendorong dan mendukung pemekaran kecamatan,” cetusnya.

Juru bicara Golkar, H Zulkifli Sudin mengakui, jika fraksi Golkar mendukung kebijakan eksekutif.

“Menuju pemekaran persoalan tapal batas, kesiapan SKPD terkait harus dikedepankan, begitu juga dengan sarana dan prasarana pendukung,”terangnya.

Fraksi Demokrat, mengutuskan Ibnu Hajar sebagai juru bicara, ia menilai pemekaran dua kecamatan tersebut sudah memenuhi persyaratan, namun fraksi Demokrat mempertanyakan apakah Perda pemekaran sudah memenuhi syarat administrasi atau belum.

“Jika pemekaran mandi Angin timur dan Bathin pengambang sukses, maka pihak eksekutif diminta untuk merancang perencanaan pemekaran kecamatan Bukit Bulan, Pauh Dalam dan Kampung Empat,” tegasnya.

Menariknya, juru bicara fraksi Gerindra, Abdul Basyid mengakui, jika fraksi mendukung pemekaran kecamatan, namun harus memenuhi aturan dan tahapan proses yang prosedural.

“Gerindra berharap, PNS yang akan ditempatkan di Kecamatan yang baru adalah PNS yang berpengalaman, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Terpisah, Bupati memberikan apresiasi pada DPRD Sarolangun yang mendukung pemekaran. Ia menilai, proses pemekaran kecamatan tidak ada masalah, Ranperda pemekaran dua kecamatan sudah diserahkan ke DPRD, begitu DPRD sudah membentuk Pansus dan bekerja secara optimal.

“Eksekutif berharap dua kecamatan ini bisa dimekarkan, sehingga terbentuk dua kecamatan baru, yakni Mandi Angin Timur dan Bathin Pengambang. Kami optimis, pemekaran kecamatan bisa terwujud,” pungkasnya

redaksi

Kontak kami di 0822 9722 2033 Email : Erwinpemburu48@gmail.com Ikuti Kami di Facebook, Instagram dan YouTube