Baru-baru ini publik di hebohkan dengan pemberitaan soal Rektor UI yang rangkap jabatan di BUMN, yang kini di nilai langgar aturan. Statuta pun direvisi. Ada apa?

Heboh, Rektor UI Langgar Aturan Rangkap Jabatan? 

Berita Viral Nasional

NASIONAL – Baru-baru ini publik di hebohkan dengan pemberitaan soal Rektor UI yang rangkap jabatan di BUMN, yang kini di nilai langgar aturan. Statuta pun direvisi. Ada apa?

Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, sempat menjadi sorotan. Hal ini lantaran rangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama, di salah satu bank BUMN pada akhir bulan Juni lalu.

Baca juga : Lewat Rekayasa Sosial, Polda Melalui Polresta Jambi Sisir Tempat Tongkrongan di Jambi

Hal ini terungkap setelah Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI, yang di duga juga terlibat dalam penerbitan unggahan kritik poster BEM UI. Di media sosial, yang bertajuk “Jokowi: The King of Lip Service”.

Rangkap jabatan Ari Kuncoro, sebagai Rektor UI dan Wakil Komisaris Bank BRI. Ia di nilai sebagai pelanggaran atas Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Pasalnya, beleid tersebut melarang rektor UI merangkap jabatan pejabat, di perusahaan pelat merah.

“Artinya, Rektor UI telah melakukan malaadministrasi, karena jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku,” kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika kepada Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Namun, baik Ari maupun pihak UI tak pernah berkomentar soal pelanggaran rangkap jabatan ini. Pertanyaan yang bersifat konfirmasi dari Kompas.com tak pernah berbuah hasil. Ari dan UI tak sekali pun menjawab.

Sekitar sebulan berselang, Rektor UI kembali menjadi sorotan publik, tepatnya setelah pemerintah merevisi PP 68/2013 tentang Statuta UI.

Terkait revisi ini, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) mengatakan, pihaknya sudah menerima salinan revisi atas PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

Revisi Statuta UI yang baru termuat dalam PP Nomor 75 Tahun 2021. Menurutnya, proses revisi ini sudah mulai di lakukan sejak akhir tahun 2019.

“Benar, kami MWA juga baru terima salinannya (revisi Statuta UI),” kata Ketua MWA UI Saleh Husin saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (20/7/2021) malam.

Utak-atik syarat rangkap jabatan

Dalam salinan PP Nomor 75 Tahun 2021 yang diterima dari sumber Kompas.com, salah satu perubahan adalah terkait rangkap jabatan rektor dan jabatan struktural UI.

Pada Pasal 35 huruf c PP 68/2013, rektor di larang merangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan, BUMN/BUMD. Begini isinya:

“(Rektor dan wakil Rektor di larang merangkap sebagai) pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta,” tulis Pasal 35 huruf c PP 68/2013.

Sementara itu, dalam Pasal 39 huruf c PP 75/2021, rangkap jabatan di BUMN/BUMN hanya d llarang untuk jabatan direksi.

Artinya, ada celah untuk rangkap jabatan di posisi lain, karena tidak di sebutkan dalam pasal tersebut.

(Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan di larang merangkap sebagai) direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta,” tulis Pasal 39 huruf c PP 75/2021.

Tak berlaku surut

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, revisi tersebut tidak berlaku surut bagi Rektor UI yang di sahkan dengan statuta lama.

“Meskipun statuta di ubah, yang jelas rangkap jabatan Rektor UI tetap tidak sah, karena di angkat dengan statuta yang lama,” kata Feri saat di hubungi, Selasa (20/7/2021).

Menurut Feri, meskipun PP 68/2013 itu sudah direvisi, Ari Kuncoro tetap terikat dengan aturan yang lama.

Oleh karena itu, Feri mengatakan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) dapat memberhentikan Ari Kuncoro.

Bahkan, ia menyebutkan, persoalan rangkap jabatan Ari Kuncoro dapat di gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Secara terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritik perubahan aturan mengenai rangkap jabatan rektor UI tersebut.

Menurut Bivitri, seharusnya persoalan rangkap jabatan Ari Kuncoro itu di perbaiki, tetapi bukan dengan mengubah peraturannya.

“Ini langkah yang aneh dan sangat menggambarkan politik hukum kita belakangan ini,” kata Bivitri saat di hubungi Kompas.com, Selasa.

Bivitri pun menilai, belakangan ini peraturan di Indonesia cenderung di buat hanya untuk melegitimasi keinginan pemangku kebijakan, tanpa mengedepankan prinsip good governance dan etika.

“Politik hukum kita kan belakangan selalu seperti ini, peraturan di buat untuk melegitimasi apa yang di inginkan pembuat aturan sendiri,” tutur dia.

SumberKompas.com