Kepala Badan Hukum dan Advokasi Gerakan DPP GMNI, Tulus B Lumbantoruan minta Kepolisian Daerah (Polda) Jambi Soroti Muara dari hasil tambang emas ilegal atau PETI di Jambi. Di mana, menurutnya Aktivitas PETI tentu sejalan dengan muara atau penjualan hasil tambang.

Soal PETI di Jambi, DPP GMNI Minta Polda Telusuri Muara Hasil Tambang

Berita Jambi Hukrim

BERITA JAMBI – Kepala Badan Hukum dan Advokasi Gerakan DPP GMNI, Tulus B Lumbantoruan minta Kepolisian Daerah (Polda) Jambi Soroti Muara dari hasil tambang emas ilegal atau PETI di Jambi. Di mana, menurutnya Aktivitas PETI tentu sejalan dengan muara atau penjualan hasil tambang.

Advokasi DPP GMNI Tulus mengatakan, selain perlunya upaya tegas dari pihak Polda dalam menindaklanjuti tambang emas ilegal atau PETI ini, juga perlu memperhatikan dampak lingkungan yang di tinggalkan.

Sebab, menurut Pria Lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Jambi ini, tentu aktivitas tambang emas liar ini menyisakan dampak lingkungan berupa Polusi Air Sungai.

Baca juga : Berebut Lokasi PETI, Warga Dusun Tinggi Tewas Kena Tikam

Lantas, melihat hal itu Ia menagih peran Eksekutif maupun Legislatif, soal restorasi atau upaya pembenahan kembali lingkungan Pasca kegiatan tambang.

“Saya menagih kerja-kerja berkelanjutan dari Pemerintah, maupun Anggota Legislatif di Jambi. Jelas, aktivitas PETI di jambi itu, menyisakan dampak lingkungan yang tak baik bagi masyarakat. Seperti polusi air sungai. Jika memang serius bicara PETI ini, publikasikan kajian-kajian Lingkungan yang telah melalui proses empiris,” bilang Tulus.

Telusuri Muara Hasil Tambang

Lebih lanjut lagi, Ia juga menyampaikan kepada Pihak Kepolisian, agar bertindak tegas dalam mengungkap para dalang di balik PETI.

Dalam pengamatan Mantan Ketua GMNI Jambi ini, langkah Kepolisian terkesan belum sepenuhnya tegas, dalam mengungkap akar dari masalah ini.

“Penertiban ini, kalau bisa tidak pandang bulu, jangan hanya kroco-kroconya saja yang di tangkap. Tapi, bos besarnya di mana. Apakah mungkin pura-pura buta, atau seperti apa,” tegasnya.

Bilangnya, untuk mengungkap sepenuhnya misteri PETI itu, di butuhkan sebuah investigasi dari Pihak Kepolisian maupun Instansi terkait. Soal, kemana Muara penjualan hasil tambang liar tersebut.

“Saya berpandangan aktivitas PETI ini seperti sebuah rantai makanan. Tentu, hal ini berkaitan satu sama lain, antara pemilik tambang dan pembeli hasil tambang. Jika sulit mengungkap aktornya, investigasi penampung hasil tambang itu, pasti saling berkaitan,” tambahnya.

Perlu Regulasi

Disamping itu, Kepala Badam Hukum dan Advokasi Gerakan DPP GMNI ini, juga menyoroti regulasi dari Pemerintah.

Di mana, upaya dari pembenahan lingkungan dan tindaklanjut dari penertiban ini, perlu di balut dalam regulasi yang lebih lanjut.

Berita lain : Amien Rais Deklarasi Partai Ummat, Pengamat : Bisa Gerus Suara PAN Jambi

Apalagi, asumsinya berkata, kegiatan PETI ini melibatkan masyarakat sekitar yang juga menjadikannya mata pencariannya.

Yang mana, bebernya, hal ini juga perlu disoroti oleh Pemerintah dan Anggota DPRD untuk memperhatikan nasib masyarakat.

“Ini sudah kita diskusikan di DPP GMNI, realistis saja tentu masyarakat sekitar turut bekerja didalamnya. Sekali lagi, masyarakat itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, bagaimana kedepannya ada sebuah aturan yang juga menjamin hajat hidup masyarakat yang sempat bekerja disana. Berantas habis atau tambang rakyat yang legal.” tutupnya.

Terakhir, Ia juga menyampaikan agar DPRD Provinsi Jambi tak malu-malu untuk memikirkan Ranperda soal PETI kedepannya. (Tr01)