Polemik pasar Angso Duo Jambi, yang kini di kelola PT EBN heboh dan berbuntut panjang. Tunggakan uang distribusi Rp 10,5 Miliar pada Pemprov, hingga persoalan limbah pun jadi sorotan. Tak ayal, jika tak segera tunggakan tersebut dalam waru yang sudah di tentukan, maka Pasar Angso Duo terancam di tarik negara.

Heboh Pasar Angso Duo Nunggak 10,5 Milyar, Begini Tanggapan Ketua DPRD Provinsi

Berita Bisnis Berita Jambi

BERITA JAMBI – Polemik pasar Angso Duo Jambi, yang kini di kelola PT EBN heboh dan berbuntut panjang. Tunggakan uang distribusi Rp 10,5 Miliar pada Pemprov, hingga persoalan limbah pun jadi sorotan. Tak ayal, jika tak segera tunggakan tersebut dalam waru yang sudah di tentukan, maka Pasar Angso Duo terancam di tarik negara.

Hal ini seperti yang di sampaikan Edi Purwanto Ketua DPRD Provinsi Jambi, saat di konfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis (29/04/2021).

Baca juga : Pasar Angso Duo Nunggak 10,5 Milliar, Dewan Dorong Pemprov Ambil Alih

Edi mengatakan, jika pihak PT EBN tak segera melunasi tunggakan Rp 10,5 tersebut pada Pemprov Jambi, maka persoalan ini akan di lakukan sesuai aturan yang ada.

Itu artinya, jika tunggakan Rp 10,5 M tersebut yang di kelola PT EBN, maka Pasar Angso Duo terancam di tarik oleh negara.

“Kan ada waktu-waktu yang di berikan pada PT EBN, untuk melunasi tunggakan tersebut. Kalau memang tidak sanggup, ya sudah kita mengikuti aturan yang ada. Aturan jika nanti waktunya sudah sampai, itu bisa di ambil oleh negara. Bisa juga di alihkan pada BUMD,” katanya.

Sebagaimana di ketahui, sebelumnya PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) kini menjadi sorotan publik, terutama DPRD Provinsi Jambi. Hal ini dipicu, lantaran Pasar Modren Angso Duo tersebut nunggak Rp 10,5 Miliar, yang sudah mendapatkan surat peringatan ke III, alias SP3.

Perusahaan pengelola Pasar Modern tersebut nunggak membayar kontribusi ke Pemerintah Provinsi Jambi, senilai puluhan miliar. Pun kini jadi sorotan DPRD Provinsi Jambi.

Manajemen dan Limbah

Bukan cuma itu saja, persoalan manajemen hingga limbah dari pasar ini juga jadi sorotan dewan. Tak ayal, sebagian anggota legislatif di Provinsi Jambi ini, mendorong agar pihak eksekutif mengambil alih pengelolaan pasar tersebut.

Di tambah lagi, persoalan uang tunggakan ini sudah mendapatkan PT SP3 dari Pemprov Jambi. Di mana, apabila perusahaan pengelola tak memenuhi pembayaran, maka pemerintah akan mengambil kebijakan atau diserahkan pada pihak ketiga lainnya.

Selaras dengan hal tersebut, Edi berharap pihak PT EBN bisa menyanggupi untuk melunasi tunggakan tersebut, pada Pemprov Jambi.

Di Beri Tenggang Waktu

Akan tetapi, jika nanti sampai waktu yang di tentukan tidak juga di selesaikan pada pihak eksekutif, maka mereka selaku Legislatif akan mengambil tindakan tegas.

“Jadi sesuai kewenangan kami, maka kami akan panggil pihak eksekutif atau Pemprov Jambi. Mengapa ini semua, jadi kita panggil Pemprov kita dorong bagaimana kelanjutannya,” terang politisi PDI Perjuangan itu.

Solusinya, lanjut Edi, jika nanti sampai dengan waktu yang sudah di tentukan tidak juga di lunasi, maka negara akan ambil alih atau di bentuk pansus di DPRD Provinsi Jambi.

“Kalau nanti negara tidak juga ambil alih, baru kita bentuk Pansus,” bebernya.

Di singgung soal Pansus, yang sebelumnya mencuat, Edi pun angkat bicara.

Lihat juga video : Bupati bilang sudah, BPBD Sebut Nunggak honor posko Covid-19 di Merangin

Bilangnya, beberapa waktu lalu memang mau di bentuk Pansus. Akan tetapi bukan soal Angso Duo saja, namun semuanya.

“Pansus kemarin, bukan hanya EBN. Kalau pun Pansus dulu, itu BOT BOT. Kan BOT kan banyak, bukan EBN saja. Ada WTS, ada Ratu, ada Jambi Bisnis Center. Waktu itu, teman-teman pengen ada Pansus yang benar-benar menguntungkan provinsi,” tukasnya. (Red)