PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) kini menjadi sorotan hangat di meja DPRD. Hal ini di picu, Pasar Modren Angso Duo nunggak Rp 10,5 Miliar dengan surat peringatan ke III, alias SP3.

Pasar Angso Duo Nunggak 10,5 Milliar, Dewan Dorong Pemprov Ambil Alih

Berita Jambi

BERITA JAMBIPT Eraguna Bumi Nusa (EBN) kini menjadi sorotan hangat di meja DPRD. Hal ini di picu, Pasar Modren Angso Duo nunggak Rp 10,5 Miliar dengan surat peringatan ke III, alias SP3.

Perusahaan pengelola Pasar Modern Angso Duo tersebut nunggak membayar kontribusi ke Pemerintah Provinsi Jambi. Tak hanya menunggak, persoalan manajemen hingga limbah membuat dewan mendorong Pemprov mengambil alih.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra, Rabu (28/04/2021) membenarkan bahwa PT EBN telah di layangkan SP3. Apabila perusahaan pengelola tersebut tak memenuhi pembayaran, Ia selaku legislatif akan mendukung sepenuhnya Pemprov untuk pengambilan alih kontrak secara sepihak.

Baca  Juga : Soroti Larangan Mudik, Dewan : Jangan Cuma Batasi Masyarakat, Bagaimana WNA

“Nah dalam aturan surat peringatan itu, kalau misalnya peringatan 120 hari tidak di penuhi, maka pemprov berhak mengambil alih dan memutus kontrak secara sepihak. Contohnya, saya sebagai DPRD Provinsi mendorong agar Pemprov bisa mengambil alih pasar Angso Duo,” bebernya.

Kemudian, politisi Partai Gerindra ini juga mengamati, bahwa pengelolaan Pasar Angso Duo di tangan PT EBN banyak di temukan tata kelola yang tak baik.

Gelar Rapat

Lantas melihat persoalan tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama Pemprov Jambi, guna memikirkan nasib Pasar Angso Duo ke depannya.

“Tidak cukup baik, perlu banyak pembenahan di Pasar Angso Duo. Banyak, tata kelolanya, manajemen pasarnya, lalu juga pembuangan limbahnya. Pengaturan limbah dan dampak lingkungannya, banyak sekali yang perlu di koreksi, ” tegas Rocky.

Berita Lainnya : Warga Ngadu ke Dewan Soal Gas, Kadisperindag: Laporkan Pada Kami

Hal ini juga senada seperti yang di katakan Rusli Kamal Siregar, Komisi II DPRD Provinsi Jambi. Politisi senior ini membeberkan secara terang benderang, soal apa kenyataan yang terjadi di lapangan.

Lagi, soal tata kelola oleh PT EBN perlu adanya sebuah evaluasi dan pembenahan. Di mulai dari tata kelola lapak hingga dampak lingkungan.

“Ya itu segera di selesaikanlah, apalagi banyak persoalan di sana. Misal, soal limbahnya, mengenai lapak-lapak pasar yang ada di sana. Nah kalau memang tidak bisa memenuhi sesuai perjanjian, mau tidak mau alihkan ke pihak yang menyanggupi saja,” tegas Rusli.

Terakhir, Politisi Partai PAN ini juga mendorong Pemerintah untuk mencabut kontrak sepihak, dengan catatan apabila dalam SP3 tersebut tak mampu di penuhi.

Pembayaran Tahap Kontruksi

Sebagaimana mengutip Imcnews.id, dalam surat Nomor S-503/BAKEUDA/3.2/III/2021 tertanggal 3 Maret 2021, di ketahui bahwa PT EBN hingga 28 Februari 2021 tidak menyetorkan kewajiban kontribusi mulai dari tambahan uang muka kontruksi.

Kemudian, pembayaran tahap konstruksi, pembayaran Pengelolaan Tahap 1, Pengelolaan Tahap 2, hingga Pembayaran Pengelolaan Tahap ke 3 pun tak kunjung lunas.

Tak tanggung-tanggung, Total kontribusi yang harus di bayar PT EBN sejumlah Rp 10.547.041.900.

Sementara, dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Pj Gubernur Jambi dalam pandangan umum LKPJ membeberkan, pihaknya telah menyampaikan SP3 pada perusahaan tersebut.

Lihat Juga Video : Ruang Hijau, Tempat Nongkrong Bernuansa Alam di Kota Jambi Yang Lagi Hits

Lebih lanjut lagi, apabila 120 hari setelah SP3 di keluarkan tak kunjung di setor ke Pemprov Jambi. Maka, langkah yang di ambil adalah pengelolaan Pasar Angso Duo tersebut akan di ambil Pemprov.

“Sesuai perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT EBN, apabila setelah 120 hari SP3 dan kontribusinya belum di bayarkan. Maka, Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengambil alih Pengelolaan Pasar Angso Duo secara sepihak,” tegas Hari Nur Cahya Murni, Senin (05/04/2021). (Tr01)