Baru-baru ini terungkap kasus mengejutkan, di mana PNS atau pejabat BPPBJ di duga lakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya di jam kantor.

Lagi, Terungkap Pejabat BPPBJ Lakukan Pelecehan Saat Jam Kantor

Berita Viral

BERITA VIRAL – Baru-baru ini terungkap kasus mengejutkan, di mana PNS atau pejabat BPPBJ di duga lakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya di jam kantor.

Kabar kasus Pejabat BPPBJ yang lakukan pelecehan saat jam kantor ini, di ketahui dari adanya laporan dari salah satu korbannya.

Blessmiyanda, mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta mendapatkan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Dia terbukti melakukan perbuatan merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga : Komentar Negatif Soal KRI Nanggala 402, Oknum Polisi Ini Dibekuk Polisi

Berita Lainnya : Gegara Racikan Mercon Sendiri, Kakak Beradik Tewas Terpental Kena Ledakan

Selanjutnya, Blessmiyanda di periksa Inspektorat, karena pengaduan terkait dugaan pelecehan seksual.

“Apa yang di lakukan Blessmiyanda sudah merendahkan, karena terbukti di lakukan di kantor dan pada jam kantor,” tegas Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Hukuman

Pelanggaran tersebut juga tertuang dalam PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada ketentuan pasal 3 angka 6 yakni merendahkan kehormatan negara pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil. Karena pada angka 6 tersebut setiap PNS, wajib menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan martabat PNS.

Sigit juga menjelaskan sanksi dari hukuman di siplin tingkat berat, di mana Blessmiyanda menerima dua jenis hukuman. Pertama adalah pembebasan jabatan dan yang kedua di kenakan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), selama 24 bulan sebesar 40 persen.

Pemprov DKI terus menjamin hak-hak korban, dengan memberikan pendampingan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Lihat Juga Video : Grebek Pabrik Air Mineral, WIGO PT Afresh Indonesia

Selain itu, terdapat juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menginisiasi pelaporan korban. Ini jika di butuhkan untuk di teruskan ke pihak kepolisian.

“Kita menjamin korban tetap mendapatkan pendampingan dari P2TP2A. Kemudian, juga mendapat perlindungan dari LPSK. Bahkan, LPSK juga sudah menginisiasi korban, untuk melakukan pelaporan ke kepolisian menggunakan delik aduan,” tukasnya.

 

Sumber : Sindonews.com