Sungguh tak pernah ada yang menyangka, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini bisa memiliki harta kekayaan mencapai 56 Miliar, kok bisa?

Viral, ASN Tajir Melintir Harta Kekayaan Capai 56 Miliar, Kok Bisa?

Berita Viral

BERITA VIRAL – Sungguh tak pernah ada yang menyangka, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini bisa memiliki harta kekayaan mencapai 56 Miliar, kok bisa?

ASN Tajir dengan harta kekayaan 56 Miliar ini, kini menjadi pembicaraan di mana-mana. Banyak yang bertanya-tanya, darimanakah asal kekayaan yang di miliki olehnya? Berikut ulasannya.

Kekayaan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Rusfiady Adnan menjadi sorotan publik, dan juga Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Baca Juga : Pesta Sabu di Bulan Puasa, Oknum ASN Pemkab Ini Dibekuk Polisi

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 26 April 2020, total harta Irwan Rusfiady Adnan Rp56.449.323.791. Dalam laporan itu, Irwan di ketahui memiliki kendaraan Ford Mustang senilai Rp 1.000.000.000.

Kepada wartawan, Irwan menyatakan harta yang di milikinya semuanya bisa di pertanggungjawabkan. Menurutnya, seluruh hartanya juga telah di laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya sudah memperlihatkan sama KPK, data yang menopang harta saya. Jadi bukan soal besar atau kecil nilainya, tapi ini soal transparansi dan bisa di pertanggungjawabkan. Saya berani pertanggungjawabkan itu ke KPK, dan itu saya sudah wujudkan di laporan LHKPN,” kata Irwan Selasa (27/4).

Melaporkan Hasil Kekayaan

Oleh karena itu, Irwan mengajak seluruh penjabat di Pemerintah Kota Makassar untuk dapat mengikuti jejaknya dengan melaporkan hasil kekayaannya.

“LHKPN saya sampaikan bisa di pertanggungjawabkan, dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK. Dan apa yang saya lakukan itu, tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,” katanya.

Berita Lainnya : Heboh, Oknum PNS Selingkuh Dengan 2 Pria Dapat Sanksi Turun Jabatan

Kemudian Irwan juga menjelaskan bahwa, harta kekayaannya mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018. Ketika itu kekayaannya melonjak dari Rp8,2 Miliar, menjadi Rp 53,6 Miliar.

“2017 saya laporkan harta kekayaan secara pribadi, kemudian terjadi perubahan pada 2018. Karena di akumulasikan dengan aset keluarga, termasuk istri,” terangnya.

Tapi, kata Irwan jika Dirinya saat melaporkan harta kekayaannya tersebut telah berkoordinasi dengan KPK, melalui verifikasi data.

Selanjutnya Ia pun mengingatkan ke Aparatur Sipil Negara lainnya, untuk berani melakukan pelaporan harta, apalagi hal itu berkaitan dengan integritas.

Selain LHKPN, Irwan juga aktif ikut program Tax Amnesty. Jadi menurutnya, masyarakat maupun pejabat Makassar tidak perlu khawatir dengan sumber kekayaannya. Kata dia, sumbernya jelas dan bisa di pertanggungjawabkan.

Hasil Usaha

Dia menegaskan, harta yang di miliki merupakan hasil usahanya yang di kumpulkan sejak 20 tahun lalu.

“Intinya, semua harta yang saya laporkan itu sumbernya jelas, dan sudah saya laporkan ke KPK. Tujuannya untuk transparansi. Yang masalah itu, jika melaporkan harta yang tidak sesuai fakta. Bahkan, melaporkan harta minim tapi faktanya sangat besar,” ungkapnya.

Baca Juga : Terpental Hingga Terseret, 2 orang Tewas Ditabrak Oknum PNS

Sementara itu, KPK menyatakan sudah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap data harta kekayaan Irwan. Hanya saja, lembaga antirasuah tidak bisa menyampaikan hasil pemeriksaan ini.

“KPK telah melakukan klarifikasi, dan pemeriksaan atas LHKPN yang bersangkutan. Bersama dengan 34 penyelenggara negara lainnya, di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada 2019. Demikian juga terhadap laporan kekayaan, yang di sampaikannya pada tahun berikutnya,” kata Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kudin.

Ipi menjelaskan pemeriksaan LHKPN merupakan serangkaian kegiatan yang di lakukan KPK untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran harta kekayaan yang di cantumkan. Pemeriksaan LHKPN, di lakukan berdasarkan atas analisis yang berkaitan dengan profil jabatan. Lalu peningkatan penurunan harta kekayaan, dan penghasilan penyelenggara negara.

Lihat Juga Video : Grebek Pabrik Air Mineral, WIGO PT Afresh Indonesia

“Perlu kami sampaikan bahwa, LHKPN yang telah di umumkan tidak dapat di jadikan dasar oleh PN (penyelenggara negara) atau pihak mana pun. Untuk menyatakan bahwa, harta kekayaan PN tidak terkait tindak pidana,” terang Ipi.

Sumber : CNNIndonesia.com