Beberapa aset Provinsi Jambi seperti Gentala Arasy dan tugu Juang, selama ini terkesan tak terurus. Namun Pemprov tak mau alihkan ke Pemkot Jambi? Pj Gubernur Jambi Nur Cahya Murni akhirnya angkat bicara.

Beberapa Aset Provinsi Tak Terurus, Kenapa Tak Dialihkan ke Pemkot? Ini Kata PJ Gubernur Jambi

Pemerintahan Provinsi

BERITA JAMBI – Beberapa aset Provinsi Jambi seperti Gentala Arasy dan tugu Juang, selama ini terkesan tak terurus. Namun Pemprov tak mau alihkan ke Pemkot Jambi? Pj Gubernur Jambi Nur Cahya Murni akhirnya angkat bicara.

Sebelumnya, Pejabat Gubernur Jambi Nur Cahya Murni menghadiri acara pengenalan Gentala Arasy yang di gelar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi, Sabtu (10/04/2021).

Baca juga : Kritik Soal Kawasan Gentala Arasy, Ini Masukan Dari Pj Gubernur Jambi

Kegiatan ini di lakukan di kawasan Gentala Arasy, seberang Kota Jambi atau di dekat Ancol Jambi.

Pada kesempatan itu, Pejabat (Pj) Gubernur Jambi itu banyak memberikan masukan, terkait kemajuan dan kebaikan icon Provinsi Jambi tersebut.

Dari pemaparannya, banyak kekurangan yang di lihat dari bangunan megah, yang disertai dengan jembatan menjulang Indah di atas Sungai Batanghari itu.

“Kita harus memikirkan bagaimana menarik pengunjung untuk datang ke Gentala Arasy ini, dan tentunya harus mempercantik dan menambah objek yang ada di Icon Provinsi Jambi ini. Jadi dengan begitu bisa menarik daya minat pengunjung,” katanya.

Selanjutnya, saat di singgung soal aset Provinsi seperti Gentala Arasy dan tugu Juang yang terkesan tak terurus. Namun, pihak Pemprov tak mau alihkan ke Pemkot Jambi (Pemerintah Kota Jambi)? Pj Gubernur pun sampaikan beberapa hal.

Ia mengatakan, bahwa dalam urusan kepemerintahan itu ada undang-undang yang mengatur. Baik dari aset, hingga di bidang lainnya.

Contohnya Pendidikan

Salah satu contoh di sebutkan, seperti pendidikan dasar hingga tingkat SMP, di serahkan pengurusannya di Kabupaten Kota. Sedangkan SMA di ambil alih oleh pihak Provinsi.

“Kita bisa belajar dari UU 23 tahun 2014. Karena biasanya urusan kepemerintahan, kemudian kabupaten dan kota hanya untuk pendidikan dasar SD dan SMP. Dengan uang yang yang 20 persen gak cukup, maka SMA di tarik ke provinsi,” bebernya.

Begitu pun masalah aset, yang menjadi urusan kepemerintahan. Apalagi milik provinsi maupun kota dan kabupaten.

Bilangnya, seperti Gentala Arasy itu adalah urusan Pemerintah Provinsi Jambi, yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan aset tersebut.

“Jadi gini, ini Sungai Batanghari urusan siapa, urusan Pemerintah Provinsi. Kalau urusan provinsi, berarti juga urusan pusat. Kita hanya mau menggabungkan, antara rakyat seberang sana dan sini. Karena ada dua wilayah itu, maka ini jadi urusan provinsi,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika berbicara soal aset dan kepemerintahan itu tidak lagi tentang bagaimananya. Akan tetapi, tentang hak dan kewajiban.

“Jadi mau kita kasih kepada siapapun, konsekuensinya dia akan memihak. Jadi ini bukan sekedar PAD nya untuk saya, tapi soal hak dan kewajiban. Yang harus kita pikirkan, bagaimana cara menarik pengunjung,” imbuhnya.

Lihat juga video : Saling Lempar Gas Air Mata, Demo di Jambi Ricuh

Kalau soal kurang di perhatikan atau terkesan tidak terurus, Cahya selaku Pj Gubernur Jambi pun ikut mengkritisinya.

“Kita harus sadar, dengan APBD 4,5 triliun, tidak akan cukup untuk mengurus semuanya. Oleh karena itu, pariwisata kita harus bisa mendatangkan PAD. Jadi kita harus gali, dengan memanfaatkan aset pariwisata yang kita miliki,” tukasnya. (Nrs)