Kabar gembira bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pasalnya akan dapat gaji selama 6 bulan dari Pemerintah, berikut caranya.

Korban PHK Dapat Gaji Selama 6 Bulan Dari Pemerintah, Begini Caranya

Nasional

BERITA NASIONAL – Kabar gembira bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pasalnya akan dapat gaji selama 6 bulan dari Pemerintah, berikut caranya.

Seperti yang di ketahui, masa pandemi ini banyak sekali terjadi pengurangan karyawan perusahaan.

Nah, bagi kamu yang salah satunya termasuk korban PHK jangan khawatir, karena pemerintah berikan program gaji selama 6 bulan, simak caranya.

Hal ini di lansir dari detik.com, korban PHK kelak bisa mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) salah satunya berbentuk ‘gaji’ selama 6 bulan. Namun, tak bisa begitu saja akan di kirimkan ‘gaji’ oleh pemerintah, ada tata caranya pendaftaran kepesertaannya dulu yang harus di lewati.

Baca Juga : Kemensos Kembali Perkenalkan BLT, Cek Daftar Penerimanya Disini,

Langkah awal, korban PHK yang ingin mendapat bantuan ini harus di daftarkan terlebih dahulu oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk di validasi dan verifikasi, pemenuhan syarat-syaratnya.

“Jadi di situ ada pengusaha atau pemberi kerja, melaporkan ke Ketenagakerjaan kemudian ada verifikasi dan validasi peserta. Tentu saja di situ ada syarat programnya,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021).

Kemudian, akan di lakukan integrasi dan pengecekan kepesertaan JKN (BPJS Kesehatan) dan eligibilitas atau kelayakannya. Setelah itu bila memenuhi syarat, di anggap layak, dan belum menjadi peserta JKP akan di terbitkan tanda bukti peserta JKP-nya.

“Dari situ, baru kemudian ada rekomposisi iuran JKM dan JKK. Maksimal rekomposisi tanggal 17, bulan berikutnya dengan ceiling 5 juta. Kemudian dari situ bisa kita lihat, telah terdaftar JKP atau belum dan setelah itu terbit tanda bukti peserta,” katanya.

Tidak Langsung

Adapun tanda bukti peserta itu, baru akan terbit 3 hari sejak iuran di bayarkan. Setelah itu, korban PHK tak serta merta langsung bisa dapat bantuan dari program ini. Masih ada tahapan lain yang harus di lalui. Di antaranya, data-data yang sudah di validasi dan verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan tadi. Lalu di laporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Berita Lainnya : Terangsang Saat Disuruh Pijat, Gadis SMK Ini Malah Digrepe-Grepe Si Ompong

Setelah itu, baru akan muncul daftar iuran yang harus di bayarkan pemerintah dan persetujuan tagihan kepada pemerintah. Sebagaimana di ketahui, dalam program ini pemerintah juga turut ambil andil, yakni ikut membayar iuran sebesar 0,22%.

Lihat Juga Video : Ruang Hijau, Tempat Nongkrong Bernuansa Alam di Kota Jambi Yang Lagi Hits

“Iurannya itu karena ada iuran pemerintah, maka ada persetujuan tagihan iuran kepada pemerintah ini setelah semua prosesnya di validasi. Sehingga pemerintah mengetahui dengan pasti, berapa iuran yang harus di bayar pemerintah. Kemungkinan akan di salurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Ini dalam proses pembahasan PMK-nya, intinya pemerintah akan membayar iuran setelah proses validasi verifikasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.