IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT Agrindo Dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun. Hal ini, lantaran perusahaan tersebut

Abaikan Hak Masyarakat di Sarolangun, Izin PT Agrindo Dicabut

Berita Jambi

BERITA SAROLANGUN – IUP (Izin Usaha Perkebunan) PT Agrindo Dicabut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun. Hal ini, lantaran perusahaan tersebut tak memberikan hak masyarakat.

Selain itu, alasan lain Pemkab Sarolangun mencabut IUP PT Agrindo ini, lantaran pihak perusahaan tersebut juga tak memenuhi kewajiban kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dalam perihal legalitas izin usaha perkebunan. Sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku

Selanjutnya, PT Agrindo tidak memenuhi beberapa kesepakatan dengan Pemkab Sarolangun dan  mengabaikan hak-hak masyarakat terkait fasilitasi lahan plasma.

Baca Juga : Kembali Operasi Tanpa Izin Resmi, PT Agrindo Dicegat Warga Sarolangun

Hal lain, terkait peringatan 1 (pertama) Pemkab Sarolangun, Nomor 503/0334/DPMPTSP/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang tidak di tanggapi PT.Agrindo.

Sementara itu, di katakan oleh Kadis DPMPTSP Kabupaten Sarolangun, H Ahmad Nasri SH, pencabutan IUP PT Agrindo ini, di tetapkan dengan beberapa alsan yang termaktub dalam Keputrusan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sarolangun.

Pencabutan IUP PT Agrindo

Di ketahui, isi Surat dengan nomor 1 Tahun 2021 itu, berisikan tentang pencabutan izin usaha perkebunan PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa, pada tanggal 08 Januari 2021.

“Dengan telah dicabut izin usaha perkebenan PT Agrindo, operasionalnya ilegal dan bisa di pidana,” kata Kadis DPMPTSP Ahmad Nasri, Selasa 12 Januari 2021.

Di ketahui, berdasarkan HGU PT Agrindo telah habis masa berlakunya pada 31 Desember 2019 dengan  IUP seluas 2.134,6 Hektar.

Sementara itu, Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 70/HGU/KEM-ATR/BPN/XI/2020, hanya merekomendasikan luasan perpanjangan HGU PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa seluas +_ 1.329,3364 dari luasan IUP nomor 234 tahun 2014 seluas +_ 2.134,6 Hektar.

Lihat Juga : Geger, Diberhentikan Saat Razia Masker, Hidung Wanita Ini Berdarah Dipukul Satpol-PP?

Sedangkan, IUP seluas 1.329,3364 belum ada, dan masih memakai IUP yang lama.

“Di luar luasan 1329 lebih itu, tidak ada haknya lagi. Agrindo harus segera serahkan ke Pemkab Sarolangun dan BPN untuk pengurusan lebih lanjut,” terang Kadis Ahmad Nasri.

Namun, dalam rapat penyelesaian masalah antara PT Agrindo dengan Pemkab Sarolangun tanggal 5 Januari 2021, rapat deadlock, tidak menghasilkan kesepakatan.

Lihat Video : Bupati dan Kapolres Panen Ikan di Desa Keranggan, Kecamatan Sekernan

“Beberapa kali kita tawarkan. Namun, Agrindo tak pernah menyepakati,” ucap Kadis.

Menanggapi permasalahan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarolangun Ir Endang Abdul Naser mengucapkan hal yang sama. Setelah IUP 2.100,6  hektar di cabut, operasional PT Agrindo ilegal.

‘IUP 2.100,6 hektar sudah di cabut. Pperasionalnya ilegal, sanksinya pidana,” tegas Sekda. (Ajk)