Awal Januari tahun 2021 mendatang, di kabarkan bahwa sekolah dan Perguruan Tinggi di boleh kan belajar secara tatap muka lagi.

Hore, 2021 Boleh Belajar Tatap Muka Lagi, Ini Syaratnya

Nasional Pendidikan

BERITA NASIONAL – Awal Januari tahun 2021 mendatang, di kabarkan bahwa sekolah dan Perguruan Tinggi di boleh kan belajar secara tatap muka lagi.

Hal ini di sampaikan langsung oleh Mendikbud RI belum lama ini. Di mana, bilangnya sekolah dan Perguruan Tinggi di boleh kan belajar tatap muka lagi, dengan mematuhi beberapa ketentuan.

Baca juga : Khawatir Dampak Negatif Siswa Belajar di Rumah, Ini Solusi Disdik Muaro Jambi

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan, perguruan tinggi juga di perbolehkan perkuliahan tatap muka, mulai Januari 2021 mendatang.

Hal ini tentu dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan mengisi daftar periksanya yang di tentukan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi.

Seperti di lansir dari liputan6.com, Minggu (22/11/2020), aturan perkuliahan tatap muka pada perguruan tinggi, saat ini sedang di susun oleh Ditjen Dikti.

Oleh karena itu Mendikbud menegaskan, bahwa pembelajaran tatap muka tidak hanya untuk jenjang PAUD, hingga SMA/SMK. Akan tetapi juga perguruan tinggi.

Pemerintah memberikan keleluasaan pada Pemda, untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021. Atau Januari 2021.

Selain itu, pemberian kewenangan penuh pada Pemda tersebut, dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka, di satuan pendidikan.

Nadiem juga menyatakan, pembelajaran tatap muka dapat di lakukan secara serentak, atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan.

Hal itu berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/ 2021, atau bulan Januari 2021.

Selanjutnya, Ia juga menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka dapat di lakukan, dengan izin tiga pihak. Di antaranya yakni Pemda, Kepala Sekolah. Serta komite sekolah, dan juga orangtua.

Kemuduan, sekolah juga harus memenuhi daftar periksa.

6 Daftar Periksa

Adapun Enam daftar periksa yang harus di penuhi, yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. (Toilet bersih dan layak, serta sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Atau penyanitasi tangan).

Tak Han itu saja, hal ini juga mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan masker, dan memiliki thermogun.

Lebih lanjut, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan (yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman. Dan riwayat perjalanan dari daerah, dengan tingkat risiko yang tinggi).

Di sisi lain, juga mendapatkan persetujuan komite sekolah, atau perwakilan orang tua/wali.

Kondisi kelas dengan jarak antar siswa minimal 1,5 meter. Di mana jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas PAUD, sebanyak lima siswa.

Sedangkan Pendidikan Dasar dan menengah sebanyak 18 siswa, dan SLB sebanyak lima siswa.

Jadwal Bergiliran

Sementara itu, jadwal pembelajaran juga di lakukan dengan sistem bergiliran ,yang di tentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Selain itu peserta didik dan tenaga pendidik wajib menggunakan masker kain tiga lapis, atau masker bedah. Dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Serta tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk, atau bersin.

“Kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan, yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tatap muka. Tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas, karena risiko mereka jauh lebih tinggi,” tegas Nadiem.

Kemudian, tidak di perkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin di perbolehkan beroperasi, namun kegiatan olahraga. Bahkan ekstrakurikuler, tidak di perbolehkan untuk di lakukan.

Untuk itu, Pemda, dinas, gugus tugas daerah penting untuk memastikan protokol terjaga. Pemangku kepentingan harus mendukung hal itu, dapat terlaksana.

Sumber ; Lipotan6.com