Bagi penerima Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan, yang sudah cair diminta untuk dikembalikan lagi oleh pemerintah. Jika tidak akan dikenakan sanksi.

Pemerintah Minta Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan Dikembalikan ?

Nasional

BERITA NASIONAL – Bagi penerima Dana BLT BPJS Ketenagakerjaan, yang sudah cair diminta untuk dikembalikan lagi oleh pemerintah. Jika tidak akan dikenakan sanksi.

Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengingat bantuan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan itu tidak mungkin dikembalikan. Apalagi kalau sudah cair.

Baca juga : Mudahkan Pelayanan Peserta JKN-KIS, BPJS Lakukan Ini

Berikut alasan pemerintah meminta dana itu dikembalikan.

Seperti diketahui, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan, atau dikenal juga dengan program subsidi gaji sudah disalurkan kepada 11 juta pekerja, pada 12 Oktober 2020 lalu.

Namun tiba-tiba Kementerian Ketenagakerjaan meminta, dana subsidi gaji atau BLT BPJS Ketenagakerjaan dikembalikan, bagi peserta yang tidak memenuhi syarat.

Menteri Ketenagakerjaan juga mengancam akan menjatuhi sanksi, kepada peserta yang tidak segera mengembalikan dana BLT Ketenagakerjaan tersebut.

“Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data, yang sebenarnya dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Menaker Ida Fauziah pada siaran virtual pada Selasa, 8 September 2020 lalu dilansir dari Zonajakarta.com.

Pemerintah melalui Kemenker

Sementara itu dilansir dari MantraSukabumi Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, meminta pekerja yang tidak memenuhi syarat untuk mengembalikan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan yang sudah cair.

Hal itu disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), kepada pekerja seluruh yang tidak sesuai syarat. Namun sudah mencairkan, dana BLT BPJS Ketenagakerjaan itu.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pekerja tersebut, untuk segera mengembalikan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan ke kas negara. Jika tidak ingin dikenakan sanksi.

Bahkan, orang yang mengancam perusahaan maupun pekerja yang tidak mengurus ketentuan, akan dijatuhi peraturan sesuai undang-undang yang berlaku.

“Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data, yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan-undangan. Begitupun dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan, yang tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini. Maka yang wajib mengembalikan bantuan tersebut, ke rekening kas negara,” tegas Ida melalui siaran virtual pada Selasa, 8 September 2020 lalu.

Menurut Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, beberapa calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja, yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan, dengan nomor kartu kepesertaan.

3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran, yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta, sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

4. Pekerja / buruh penerima upah.

5. Memiliki rekening bank yang aktif.

6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan, sampai dengan bulan Juni 2020.

Oleh karena itu meminta bantuan kepada pekerja yang tidak memenuhi persyaratan, yang tertuang dalam Permenaker No 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan. Maka yang harus mengembalikan bantuan tersebut, ke rekening kas negara.