Oknum Jendral Polisi diduga terlibat kasus LGBT, bahkan sempat ditahan Propam Polri baru-baru ini. Mabes Polri hingga IPW pun angkat bicara, hingga sampaikan Undang-Undang tentang Kode Etik Prefesi Polisi.

Oknum Jendral Polisi Diduga Terlibat LGBT, Sempat Ditahan Propam

Berita Viral Hukrim Nasional

BERITA VIRAL – Oknum Jendral Polisi diduga terlibat kasus LGBT, bahkan sempat ditahan Propam Polri baru-baru ini. Mabes Polri hingga IPW pun angkat bicara, hingga sampaikan Undang-Undang tentang Kode Etik Profesi Polisi.

Bagaimana tidak, kasus tersebut dinilai sangat merusak instansi kepolisian. Apalagi, berpangkat Jendral Polisi yang diduga terlibat kasus LGBT tersebut. Ditambah lagi, banyak juga Oknum TNI yang terlibat kasus yang sama.

Seperti Diketahui, Kasus LGBT di lingkungan Polri yang melibatkan oknum Brigjen E, yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu membuat Mabes Polri angkat Bicara.

Baca juga : Rangking Media Online Jambi Oktober 2020 Versi Alexa

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, pihaknya masih menunggu dari Propam . Tentunya soal perkembangan kasus itu, dan laporan-laporan lain yang ada.

“Namun perlu diketahui rekan-rekan semuanya, bahwasanya dalam kasus LGBT sudah ada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri,” kata Awi di Mabes Polri, Jumat (16/10/2020) dilansir dari Tribunnew.com.

Dimana katanya, di sana telah diatur di Pasal 11 huruf C Perkap tersebut.

“Setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, dan norma agama, dan nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum. Jadi kalau terjadi hal tersebut, tentunya Polri tidak ada masalah untuk menindak secara tegas, karena memang sudah ada aturan hukumnya. Bagi yang melanggar tentunya sanksi kode etik sudah menunggu,” tambahnya.

Mengenai berapa banyak personel Polri yang sudah dikenai sanksi, atas hal ini dan perkembangan kasus LGBT lainnya, Awi mengaku akan menanyakan lagi ke Propam Polri untuk data tepatnya.

“Nanti kami tanyakan perkembangannya di Propam ya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane juga menilai sikap petinggi TNI AD yang membuka kasus LGBT di institusinya, patut diacungi jempol.

“Berkaitan dengan itu Polri juga harus segera membuka kasus kasus LGBT di institusinya, terutama mengenai Brigjen E yang sempat ditahan Propam Polri beberapa waktu lalu,” ujar Neta kepada Warta Kota, Jumat (16/10/2020).

IPW, kata Neta mendesak Polri agar bersikap transparan dan Promoter, untuk menjelaskan benarkah Brigjen E ditahan propam, berkaitan dengan kasus LGBT tersebut.

“Diawal menjadi Kapolri, Idham Azis pernah menahan belasan polisi yang diduga LGBT di Propam Polri, termasuk Brigjen E. Sikap Idham ini patut diacungi jempol. Sayangnya kelanjutan kasusnya ‘menjadi misteri’, karena tidak ada kelanjutan yang transparan,” kata Neta seperti yang ditayangkan di Warta Kota Live dengan judul: Oknum Jenderal Polsi Terlibat LGBT, Mabes Polri Akan Tindak Sesuai Kode Etik Profesi.

LGBT di Lingkungan TNI

Markas Besar (Mabes) TNI mengancam, akan menjatuhkan sanksi tegas bagi oknum prajurit TNI yang berorientasi seksual lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Sanksinya pun tidak main-main.

Untuk Oknum prajurit TNI yang terbukti berorientasi LGBT, akan diproses hukum dan dipecat, dari dinas militer secara tidak hormat.

”TNI menerapkan sanksi tegas, terhadap oknum Prajurit TNI yang terbukti melakukan pelanggaran hukum kesusilaan. Termasuk di antaranya LGBT,” bilang Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/10/2020) lalu.

Aidil juga menjelaskan, secara institusional TNI sangat tidak mentoleransi LGBT dalam tubuhnya.

Mereka mengkategorikan golongan ini, sebagai pelanggaran berat yang berujung pemecatan.

Selain itu, mengenai aturan soal larangan LGBT, kata Aidil sudah tertuang dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST No ST/398/2009, tanggal 22 Juli 2009. Dimana yang ditekankan kembali, dengan Telegram Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Bilanya, aturan itu menyebut LGBT termasuk perbuatan yang tidak patut dilakukan seorang prajurit.

“Bertentangan dengan disiplin militer, dan merupakan pelanggaran berat yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI. Proses hukum diterapkan secara tegas dengan diberikan pidana tambahan, pemecatan melalui proses persidangan di Pengadilan Militer,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut juga, menjadi dasar pelarangan LGBT di lingkungan TNI.

Ini terkait dengan disiplin keprajuritan.

“Bahwa prajurit diberhentikan dengan tidak hormat, dari dinas keprajuritan karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata. Serta dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI (Pasal 62 UU TNI),” ucapnya.

 

Sumber : Tribunnews.com