Penjabat Gubernur Jambi Ir.Restuardy Daud,M.Sc, bersama Forkopimda secara virtual Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Rabu (14/10/20).

Pjs Gubernur Jambi, Ikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Regulasi Omnibus Law

Pemerintahan Provinsi

BERITA JAMBI – Penjabat Gubernur Jambi Ir.Restuardy Daud,M.Sc, bersama Forkopimda secara virtual Mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law di Ruang Rapat Gubernur Jambi, Rabu (14/10/20).

Dalam rapat Regulasi Omnibus Law ini, hadir juga Menko Perekonomian, Mendagri, Menaker, Menkeu, dan Menteri LHK. Serta Menteri ATR/Kepala BPN, Polri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian, tentang latar belakang UU Cipta Kerja dengan materi sebenarnya bukan hoax.

“Undang-Undang Cipta Kerja sudah dibahas secara umum, makanya ada beberapa naskah Omnibus Law dari beberapa UU menjadi satu. Hingga seperti pada bagian perizinan bisa lebih sederhana,” jelasnya.

Baca juga : Pjs Gubernur, Lantik Sudirman Sebagai Sekda Provinsi Jambi

Selain itu, dalam keterangan Resmi Menko Polhukam terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dibentuk justru untuk melaksanakan tugas Pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Tentunya melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, dan penyederhanaan birokrasi. Serta kemudahan berusaha, hingga pemberantasan pungli dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu, Mahfud juga membeberkan keberadaan Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, dan menyampaikan aspirasi terkait UU Cipta Kerja. Sepanjang itu dilaksanakan dengan damai dan menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

“Unjuk rasa silakan, dan yang anarkis ditangani dan negara harus diselamatkan,” imbuhnya.

Pjs. Gubernur Jambi

Sementara itu, Pjs. Gubernur Jambi akan menindaklanjuti terkait hal tersebut di daerah, untuk membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat. Bahkan sebelum diimplementasikan atau akan diturunkan dalam beberapa regulasi. Serta Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen, Peraturan Daerah lainnya.

“Tentunya perlu masukan dari kita semua, jadi ada ruang bagi kita untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang terkait dengan aspirasi, yang disampaikan selama ini. Kami di Provinsi Jambi mengajak seluruh masyarakat Jambi, khususnya yang memiliki masukan atau aspirasi silakan nanti akan ada tim yang akan mengakomodir itu. Akan kami tindaklanjuti beberapa hari kedepan. Diharapkan sudah bisa berjalan,” jelas Ardy Daud.

Lihat juga video : Klik Disini

Kemudia, menyikapi beberapa opini yang berkembang terkait UU Cipta Kerja ditengah masyarakat, selaku Pjs. Gubernur Jambi mengimbau kepada semua pihak untuk mencermati penerimaan informasi itu. Karena masih ada opini yang terbentuk tidak sesuai kondisi terkait.

“Mari kita pelajari bersama dan betul-betul cermati, manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi. Dan kami juga akan menginformasikan materi yang betul-betul, sesuai dengan yang aslinya. Terakhir kepada pihak-pihak yang aspirasinya ingin disampaikan, ada jalur melalui Uji Materi MK. Itu juga silahkan digunakan manakala itu diperlukan,” tukasnya. (Hms/Red)