Perda Tentang Protokol Kesehatan Tanjabbar Disahkan

Perda Tentang Protokol Kesehatan Tanjabbar Disahkan

Berita Daerah Parlemen

TANJABBAR – Perda tentang Protokol Kesehatan di Kabupaten Tanjabbar disahkan, dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD Tanjung Jabung itu.

Itu artinya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) secara resmi, membuat Peraturan Daerah tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga : Terbaik Se Provinsi Jambi, PKK Sarolangun Dapat Penghargaan 

Perda tentang Protokol Kesehatan ini  telah disetujui, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjabbar.

Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jafar saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa saat ini Pemda Tanjabbar memiliki aturan yang telah ditetapkan dalam Perda.

“Kita harapkan memang adanya Perda ini, dapat di patuhi oleh seluruh masyarakat Tanjabbar,” tegasnya.

Politisi Golkar ini menyebutkan, bahwa Perda yang telah disahkan ini mengatur tata cara kehidupan baru, atau new normal sebagaimana yang telah disampaikan di Pemerintah Pusat.

Adapun beberapa aturan dalam Perda tersebut, kata Jafar mengatur protokol kesehatan, satu diantaranya aturan keramaian.

“Ini mengatur tentang kehidupan baru masyarakat kita, seperti aturan pasar beribadah, pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan sanksi di dalam Perda ada beberapa sanksi yang diterapkan, jika memang dalam pelaksanaanya masih ada masyarakat yang tidak mengikuti aturan.

Tidak hanya berupa teguran saja, masyarakat yang masih tidak mematuhi aturan, akan ada sanksi denda Rp. 500 ribu.

“Sanksi ini bagian dari cara untuk membuat kepatuhan. Artinya ini adalah pilihan terakhir yang ditegakkan, ketika masyarakat tidak mematuhi. Ini pun berjenjang, dari mulai teguran biasa hingga tertulis. Sampai jika memang harus dikenakan denda Rp. 500 ribu,” sebutnya.

Lihat juga video : Klik Disini

Sedangkan posisi Perda tersebut, telah di paripurnakan dan telah disahkan.

Bahkan Saat ini Perda tersebut, dalam proses penomoran, di biro hukum Provinsi Jambi. (hry)