Dikatain Dewan BUMD 'Mati Suri', Dirut BPR Tanggo Rajo Berang

Dikatain Dewan BUMD ‘Mati Suri’, Dirut BPR Tanggo Rajo Berang

Berita Bisnis Berita Jambi Berita Viral

TANJABBAR – Terkait pernyataan dewan jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjabbar ‘Mati Suri’, dan diangap mundur 70 langkah. Dirut BPR Tanggo Rajo berang.

Direktur Utama (Dirut) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanggo Rajo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muhammad Asril dibuat berang, atas pernyataan dewan yang bilang BUMD ‘mati suri’.

Baca juga : Beredar Undangan PPP Untuk Fachrori, Evi Suherman Bilang Begini

Berita lainnya : BUMD Tanjabbar Dinilai Mati Suri, Dewan Minta BPK Lakukan Audit

Dirut BPR Tanggo Rajo Asril yang berang, akhirnya angkat bicara dengan memberikan Klarifikasi, terkait hal tersebut.

Ia menyebutkan bahwa BPR bukanlah masuk dalam BUMD, karena menurutnya BPR dan BUMD suatu hal yang terpisah.

Termasuk dalam sistem administrasi, dan struktur organisasi, hingga pertanggungjawabannya. Meskipun memang penyertaan modal, berasal dari Pemerintah Daerah.

“BUMD terpisah masing-masing, usahanya juga masing-masing. Anggaran beda, payung hukum beda. Jadi BPR ini terpisah, jangan disamakan,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa BPR dalam kondisi baik, bahkan memiliki banyak penghargaan.

Seperti halnya penghargaan dari bidang keuangan, yang dilakukan oleh BPR selama ini.

Asril Klaim NPL

Selain itu, Asril juga mengklaim bahwa NPL (Non Performing Loan), dibawah lima persen.

“Selama 5 tahun terakhir, kondisi keuangan kita sangat sehat. Hasil audit tidak ada masalah juga. Selain itu, 5 tahun berturut-turut angka kredit macet. Kita dibawah satu persen,” sebutnya.

Asril juga memberikan penjelasan bahwa, dari pernyataan dewan yang menyebutkan bahwa BUMD tidak tau arah sistem kerjanya.

Tak hanya itu saja, ia juga menjelaskan bahwa KPR terpisah dengan BUMD.

Dirinya membantah jika tidak benar sistem kerja, dan kontribusi BUMD yang dimaksud adalah BPR, tidak memberikan kontribusi ke daerah.

Lihat juga video : Klik Disini

“Kita setiap tahun dari tahun 2016 sampai sekarang, memberikan Divinden kepada pemerintah daerah. Itu bervariatif, ada sekitar Rp 1 miliar, dan 2019 kemarin itu Rp1,2 miliar,” ungkapnya.

“Jadi kita mau luruskan bahwa kita terpisah dengan BUMD. Jadi biar semua tau, termasuk juga kontribusi, kita ke daerah dan penghargaan. Kita sebagai bukti bahwa kita bekerja,” tutupnya. (hry)