BPK RI Temukan 3 Permasalahan Ini di Pemprov Jambi

BPK RI Temukan 3 Permasalahan Ini di Pemprov Jambi

Berita Daerah

JAMBI – Meski 8 kali meraih Opini WTP sejak 2013 lalu, BPK RI temukan 3 Permasalahan ketidakpatuhan Pemprov Jambi, terhadap kepatuhan perundang-undangan.

Hal ini disampaikan Pimpinan BPK RI, Bahrullah Akbar MBA, CPA, CSFA melalui Vicon dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Provinsi Jambi pada Selasa (30/06/2020) sekitar pukul 14.00 wib.

Baca juga : 30 Bantuan Tumpang Tindih, 2 RT di Kelurahan Pematang Kandis Tak Dapat

Dirinya ini menyampaikan bahwa, BPK RI temukan 3 Permasalahan ketidakpatuhan Pemprov Jambi, terhadap perundang-undangan.

“Maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/red), atas pengaturan pengelolaan keuangan. Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019.” Katanya.

Provinsi Jambi Raih WTP

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mendapatkan Penghargaan WTP, dan mempertahankan yang ke delapan kalinya.

Pun demikian, BPK RI juga menemukan 3 kelemahan pengendalian Intern, dan permasalahan terkait ketidakpatuhan. Dimana, ini berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun 3 permasalahan tersebut, yakni sebagai berikut ;

  1. Kesalahan Klasifikasi belanja modal, belanja barang dan belanja hibah dalam penganggaran, dan realisasi pada laporan realisasi anggaran.
  2. Penyajian dan pengukuran aset tetap gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan, terkait pengelolaan barang milik daerah.
  3. Penata usaha dan penyajian aset tetap, yang diperoleh dari pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta Dokumen (P3D), bidang pendidikan belum memadai.

Seluruh temuan tersebut, dimuat dalam buku II (LHP atas sistem pengendalian intern), dan buku III (LHP atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan). (Nrs)

Lihat juga video : Klik Disini