Permasalahan Sengketa Lahan, Pemkab Bakal Panggil Pihak Terkait

Permasalahan Sengketa Lahan, Pemkab Bakal Panggil Pihak Terkait

Berita Daerah

TANJABBAR – Permasalahan sengketa lahan di Tanjabbar saat terus terjadi, ditengah masyarakat. Pemkab akan panggil pihak terkait.

Hasil mediasi tuntutan ratusan masyarakat, yang tergabung dalam Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW-STN Provinsi Jambi), dan Forum Masyarakat Kelurahan Teluk Nilau belum ada kejelasan.

Baca juga : Beri Warning Pada Fasha, Jika Tidak, PPP Bakal Tarik Dukungannya

Masyarakat teluk nilau menyampaikan keluhannya, terkait tanah perkebunan seluas lebih kurang 1000 Hektar, yang selama ini dinilai telah dirampas oleh korporasi yang beroperasi di wilayah Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan. Dalam hal ini PT Wira Karya Sakti (WKS), dan PT Trimitra Lestari (TML).

Walaupun telah telah mendiasi dan bertemu langsung dengan Bupati Tanjabbar Safrial, namun belum menemukan titik terang.

Ditemui usai mediasi, Bupati Safrial menyampaikan pemerintah akan segera melakukan pemanggilan, kepada pihak korporasi. Masyarakat serta pihak terkait lainnya, untuk penyelesaian sengketa.

“Kita akan mengagendakan pertemuan pada Senin (6/7/20), untuk mengundang pihak terkait guna membahas tuntutan masyarakat ini,” ujar bupati.

Selain itu ia juga meminta kepada pihak terkait agar membawa dokumen yang dibutuhkan, terutama PT WKS dan 4 kelompok tani penggarap lahan, yang berada di Kecamatan Pengabuan.

“Kita akan panggil pihak korporasi, kelompok tani, BPN, dan Camat nantinya kita lihat duduk persoalannya. Kita sama-sama cari kebenarannya, agar kedepan masalah seperti ini tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa Pemkab siap menyelesaikan masalah ini, sesuai dengan batas kemampuan.

“Tentu kami ambil tindakan tegas, terhadap lahan kerjasama yang dasar hukumnya tidak jelas,” sebutnya.

Lebih lanjut Bupati berharap pertemuan berikutnya akan didapat solusi, atas permasalahan sengketa lahan ini. Sehingga tuntutan masyarakat Teluk Nilau bisa terpenuhi.

“Harapan kita, nanti bisa cari solusi, sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat teluk nilau ini bisa terpenuhi. Jadi nanti kita lihat, kita urai, sehingga kasus ini terang benderang,” pungkasnya.

Jubir Aksi

Sementara juru bicara aksi Cristian Manitipulu menyebutkan, bahwa sesuai kesepakatan antara Pemkab dan masyarakat. Maka bupati meminta waktu hingga tanggal 6 Juli 2020.

“Pemkab akan memanggil semua pihak terkait, termasuk PT WKS, camat dan BPN.” Terang Cristian.

Ia menyebutkan bahwa apabila nantinya tidak ada Keputusan dari pemerintah terkait hal ini, maka kekuatan rakyat lah yang akan menjawab permasalahan ini.

Lihat juga video : Klik Disini

“Karena cukup sudah kita sebagai masyarakat selama 18 tahun hingga 20 tahun dibohongi oleh perusahaan WKS.” Terangnya.

Ia juga menegaskan sebagai Komite
Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPW-STN Provinsi Jambi), akan terus mengawal permasalahan ini sampai keluarnya keputusan bupati. (hry)