Banyak Kejanggalan, Dewan Minta Penegak Hukum Audit Dana Covid-19 di Jambi

Banyak Kejanggalan, Dewan Minta Penegak Hukum Audit Dana Covid-19 di Jambi

Berita Daerah Parlemen

JAMBI – Terkait banyaknya persoalan bantuan untuk masyarakat terdampak Corona saat ini, dewan minta penegak hukum audit dana Covid-19 di Provinsi Jambi.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi PPP Berkarya, Evi Suherman saat di konfirmasi Dinamikajambi.com, Senin (29/06/2020).

Baca juga : BLT Kembali Jadi Polemik, Sejumlah Emak-Emak di Merangin Mengamuk

Evi mengatakan dana bantuan untuk Covid-19 di Provinsi Jambi ini, tidak hanya puluhan miliar, akan tetapi mencapai ratusan miliar.

Tak ayal, selaku dewan ia minta pihak penegak hukum audit dana Covid-19 di Provinsi Jambi ini. Baik itu BPK, KPK hingga TNI Polri.

“Kita minta pihak terkait lah.. kan dana Covid-19 kita ini kan ratusan miliar. Ya kita minta penegak hukum seperti BPK, kalau perlu KPK pun turun untuk di audit, apa yang dibelanjakan, sudah tu tersalurkan atau tidak.” Kata Evi melalui selulernya.

Permintaan ini pun juga sudah disampaikan, dalam rapat yang dilaksanakan di gedung DPRD Provinsi Jambi waktu lalu.

Dirinya ingin, dana ratusan miliar yang dianggarkan untuk bantuan Covid-19 ini, benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga tidak ada permainan pemerintah dalam perkara tersebut.

“Artinya kita harus lebih jeli, Pemerintah daerah harus diambil audit. Pihak terkait juga jangan segan-segan untuk mengaudit dana ini, dana ini kan ratusan miliar di Provinsi Jambi ini.” Bebernya.

Tak hanya itu, munculnya keinginan ia untuk minta pihak terkait mengaudit dana Covid-19 ini, juga karena banyaknya menerima laporan dari masyarakat, yang belum mendapatkan bantuan.

Belum lagi, yang terpantau di lapangan orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut, adalah dari kalangan yang mampu. Sementara, yang benar-benar membutuhkan masih ada yang tidak dapat.

Tentu hal ini menjadi perhatian khusus, bagi wakil rakyat asal Kabupaten Sarolangun itu. Mengingat ada apa dengan semua ini ? Apakah kesalahan data yang diambil oleh pemerintah desa, atau memang ada unsur lain.

“Kami kan melihat dari bawah, langsung dari masyarakat. Banyak yang biang ada yang dapat, dan ada yang tidak. Ada juga yang dapat, tapi tidak sesuai dengan yang punya hak.” Imbuhnya.

Banyak Laporan Dari Masyarakat

Jadi kata Evi, banyak sekali kejanggalan di lapangan, yang  harus ditinjau dan di audit oleh penegak hukum. Mulai dari pendataan, penyaluran hingga pembelanjaannya harus benar-benar di periksa, agar jelas kemana arah bantuan tersebut.

“Karena kan di lapangan ini, yang benar-benar membutuhkan ada yang tidak dapat, seperti janda-janda tua. Apakah ini kesalahan di pendataan, atau memang ini kesalahan dari aparat desa. Jadi, sangat perlu di audit ini, biar jelas.” Tegasnya.

Lihat juga video : Klik Disini

Oleh karena itu, ia minta kepada pihak penegak hukum untuk benar-benar memeriksa, bagaiamna proses penyaluran dana bantuan Covid-19 tersebut.

“Seperti dana DD di Desa turun 30 persen kemarin, apa benar 30 persen di turunkan, itu yang penting. Takutnya, dari 30 persen, yang turunnya  cuma 18 persen,” sebutnya. (Nrs)