156 TKA China Masuk ke Indonesia, KSPI : Ciderai Rasa Keadilan Pekerja Lokal

156 TKA China Masuk ke Indonesia, KSPI : Ciderai Rasa Keadilan Pekerja Lokal

Nasional

SULAWESI – Kedatangan TKA China di Indonesia, dinilai ciderai rasa keadilan pekerja lokal. Tak ayal, Pemerintah disarankan untuk memulangkan ke negara asalnya.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sempat memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai wilayah Tanah Air, dinyatakan aman dari pandemi virus corona. Namun secara bertahap TKA asal China mulai didatangkan ke Sultra.

Baca juga : Masih Pandemi Covid-19, Tugu Keris Kota Jambi Membludak Pengunjung

Sebanyak 156 tenaga kerja asing (TKA) asal China tiba di Bandara Haluoleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (23/6).

Tampak pula pengawalan ketat dari pihak TNI dan ke polisian, di pintu keluar ruang terminal bandara, yang mengarahkan para TKA untuk naik ke mobil.

Belasan mobil yang memuat ratusan TKA itu, meninggalkan bandara setelah semuanya masuk ke dalam mobil.

Mobil polisi lalu lintas tepat berada di depan puluhan mobil yang memuat TKA, untuk mengawal perjalanan itu menuju ke PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), dan PT Obsidian Stainless Stell (OSS) di Morosi Kabupaten Konawe.

Kata Presiden KSPI

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyesalkan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) China ke Indonesia, di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Selain pendemi, masuknya mereka dinilai tidak tepat disaat jutaan orang Indonesia kehilangan pekerjaan.

Menurut Said Iqbal, kedatangan TKA China di Indonesia tersebut ciderai rasa keadilan pekerja lokal.

Rakyat Indonesia yang seharusnya diberikan sepenuhnya, kepada warga negara Indonesia.

Dia tak sependapat jika alasan masuknya ratusan TKA tersebut, karena keahliannya dibutuhkan.

“Itu artinya selama ini perusahaan dan pemerintah gagal, memenuhi persyaratan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia, harus tenaga ahli dan melakukan transfer of khowledge dan transfer of job,” kata Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima, Minggu (28/6).

Iqbal menjelaskan, di dalam UU No 13 Tahun 2003 sudah diamanatkan setiap satu orang TKA, wajib ada pendamping 10 orang pekerja lokal.

Pelanggaran yang lain, seharusnya TKA bisa berbahasa Indonesia. Karena tidak bisa berbahasa Indonesia, hal ini akan menyulitkan dalam berkomunikasi, dalam rangka melakukan transfer of knowledge.

“Saya tidak yakin lulusan dari UI, ITB, dan kampus-kampus ternama di Indonesia tidak mampu memenuhi skill, yang dibutuhkan di sana,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah agar menarik kembali TKA yang sudah datang, dalam gelombang pertama. Serta membatalkan masuknya 500 TKA China. Apalagi mahasiswa dan masyarakat, sudah melakukan protes terkait masuknya TKA tersebut.

“Di tengah pandemi dan banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, mengapa TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia? Bukankah akan lebih baik, jika pekerjaan tersebut diberikan untuk rakyat kita sendiri,” ucapnya.

Penjelasan Pemerintah

Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi membeberkan alasan pemerintah yang berencana, mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) China ke Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kehadiran TKA tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan smelter, dengan teknologi RKEF dari China.

Dia menyadari teknologi RKEF China, bisa bangun secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik.

Teknologi ini juga menghasilkan produk hilirisasi nikel, yang bisa bersaing di pasar internasional.

“Kenapa butuh TKA dimaksud? Karena mereka bagian dari tim konstruksi, yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud. Setelah smelter tersebut jadi, maka TKA tersebut akan kembali ke negara masing-masing,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Dia menekankan, kehadiran TKA asal China tersebut juga tidak akan menggerus tenaga kerja berasal dari dalam negeri.

Sebagai contoh, seperti di IMIP yang ada di Morowali, saat ini mayoritas sudah beroperasi secara penuh. Walaupun masih ada sedikit progress pembangunan fasilitas hilirisasi nikel, yang sedang dikembangkan.

Pihaknya mencatat, tenaga kerja lokal di sana saat ini adalah 39.500. Sementara yang TKA ada 5.500. Jadi jumlah TKA kira-kira hanya 12 persen, dari total pekerja.

“Saya yakin jika proses pembangunan smelter yang baru, sudah selesai jumlahnya pun akan turun,” kata dia.

Contoh lainnya, terjadi di Weda Bay, yang saat ini sebagian besar masih dalam fase konstruksi, jumlah tenaga kerja adalah 8.900 orang, dengan tenaga kerja lokal sebesar 7.700 dan TKA 1.200. Itupun tenaga kerja lokal masih jauh lebih banyak.

Tak hanya itu, di Kawasan industri Virtue Dragon di Konawe, yang kemarin sedang diributkan, jumlah tenaga kerja seluruhnya adalah 11.790 orang. Dengan komposisi 11.084 tenaga kerja Indonesia dan 706 TKA China.

“Jadi kalau nambah 500 TKA untuk mempercepat progress konstruksi, agar cepat beroperasi sehingga tenaga kerja lokal bisa lebih banyak diserap, apakah hal itu suatu yang salah?,” katanya.

Jodi menekankan, TKA yang datang ini bukan malah mengambil pekerjaan dari tenaga kerja lokal. Tapi justru untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, karena ketika sudah mulai beroperasi, tenaga kerja lokal akan mayoritas.

“Penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama dari Pemerintah, jangan dibalik-dibalik dengan informasi yang menyesatkan,” jelas dia.

Sumber : Merdeka.com